Suara.com - Temuan mengejutkan terkait 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) memantik reaksi keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq.
Ia menuntut pemerintah segera memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," kata Maman kepada wartawan, dikutip Selasa, 12 Agustus 2025.
Temuan ini berasal dari analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga mencatat ada 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang menerima bantuan serupa.
Menurut Maman, distribusi bansos yang melenceng dari sasaran dapat mengaburkan tujuan utama program tersebut.
"Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” tegasnya.
DTSEN Jadi Kunci Perbaikan
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR itu menilai, perbaikan distribusi bansos tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Terpidana jadi Komisaris BUMN, Kontroversi Silfester Matutina Ikut Seret Nama Erick Thohir!
Basis data ini mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik BKKBN dan Kemenko Perekonomian.
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," ujarnya.
Kemensos Akan Telusuri Data
Menanggapi laporan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memeriksa secara detail temuan tersebut.
Menurut data PPATK, ada 27.932 penerima berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer. Lebih mencengangkan lagi, 60 rekening penerima memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," ujar Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, di Jakarta, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Gus Ipul menegaskan, pihaknya akan menggandeng PPATK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan penyaluran bansos berikutnya lebih tepat sasaran, sambil melakukan pembaruan data secara bertahap.
"Ya untuk memastikan karena kita kan data ini kan susah lama ya, bukan sekarang aja. Makanya kita mau evaluasi pelan-pelan secara keseluruhan, InsyaaAllah lah, secara bertahap kita akan evaluasi," tuturnya.
