Puncak dari kritik Oegroseno adalah bagaimana "kesalahan fatal" pada 2015 itu secara langsung menjadi pintu masuk bagi politisasi institusi Polri. Netralitas menjadi barang mahal ketika pimpinan tertinggi diangkat melalui jalur yang tidak konvensional, yang berpotensi menciptakan utang budi politik.
"Ini berawal dari tahun 2015 tadi itu. Polisi ditarik ke politik terlalu jauh," ungkapnya. "siapa yang bisa yang mengatakan bahwa oh ini tidak membantu kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada gitu kan kelihatan ya," ujar Oegroseno.
Oleh karena itu, ia menyerukan panggilan yang mendesak agar Polri segera ditarik kembali ke relnya. Kembali menjadi institusi yang profesional, netral, dan mengabdi pada rakyat, bukan pada kepentingan pejabat atau kekuasaan.
"ini harus kembalikan lagi back to profesionalisme gitu loh. Tarik lagi ke sini. Jadi benar-benar netral polisi itu tribrata, abdi utama dari Indonesia dan bangsa ya kan," tegasnya.
Oegroseno menutup dengan sebuah pengingat keras tentang esensi tugas kepolisian, "Warga negara teladan daripada negara wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, bukan ketertiban pribadi pejabat. Enggak ada enggak ada ketentuan situ."
TERPOPULER
