Suara.com - Gelombang protes di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tak terbendung. Meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang fantastis telah dibatalkan, ribuan warga tetap membanjiri Alun-alun Pati pada Rabu (13/8/2025).
Api kemarahan publik kini menyasar lima isu krusial yang menuntut pertanggungjawaban langsung dari Bupati Sudewo.
Kisruh ini berawal dari keputusan Bupati Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen, yang kemudian dicabut pada 7 Agustus 2025 setelah menuai protes massal. Meskipun Sudewo telah meminta maaf dan mengklarifikasi,
"Saya tidak bermaksud menantang rakyat. Masa rakyatku kutantang?", pernyataan maaf dan pembatalan kebijakan itu tampaknya sudah terlambat untuk meredam gejolak.
Kini, bola panas tuntutan warga menggelinding lebih besar. Berdasarkan data yang dihimpun, aksi yang diikuti sekitar 25 ribu warga ini dijaga ketat oleh 2.684 personel gabungan. Berikut adalah lima tuntutan utama yang diusung dalam aksi akbar tersebut:
1. Menuntut Bupati Sudewo Mundur dari Jabatan
Tuntutan utama dan paling keras adalah desakan agar Bupati Sudewo meletakkan jabatannya. Hal ini dianggap sebagai puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kepemimpinannya.
2. Menolak Penerapan Lima Hari Sekolah
Warga juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Baca Juga: Pati Bergejolak! Massa Penuhi 'Undangan' Bupati Sudewo, Gelar Demo Akbar Tuntut Pencabutan Mandat
3. Menolak Renovasi Alun-alun Pati Senilai Rp2 Miliar
Proyek renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran fantastis sebesar Rp2 miliar dinilai sebagai pemborosan dan tidak menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi warga.
4. Menolak Pembongkaran Total Masjid Alun-alun Pati
Rencana pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah tinggi menuai penolakan keras dari massa aksi yang ingin mempertahankan warisan budaya tersebut.
5. Menolak Proyek Videotron Senilai Rp1,39 Miliar
Satu lagi proyek yang dianggap menghamburkan anggaran adalah pengadaan videotron senilai Rp1,39 miliar. Massa menuntut agar anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
