Mbedah Akar Demo Pati: Di Balik Kebijakan Kenaikan PBB 250 Persen yang Memicu Amarah Publik

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah yang paling rentan. Kenaikan PBB atas tempat usaha (ruko, warung, bengkel) berarti peningkatan biaya operasional.

Mereka dihadapkan pada pilihan sulit menaikkan harga jual produk/jasa (berisiko kehilangan pelanggan) atau memangkas margin keuntungan (berisiko keberlangsungan usaha).

Ketidakpastian Biaya Properti

Sendal melayang saat Bupati Pati Sudewo menyampaikan pesan kepada massa aksi di Kawasan Pendapa Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). [Tangkapan layar Video]

Bagi pemilik properti sewaan seperti kos-kosan atau rumah kontrakan, kenaikan PBB mendorong mereka untuk menaikkan harga sewa.

Hal ini menciptakan efek domino yang pada akhirnya membebani penyewa, yang sering kali adalah pekerja atau mahasiswa.

Kegagalan Komunikasi Publik dan Implikasinya pada Iklim Investasi

Masalah kebijakan ini diperparah oleh apa yang dianggap sebagai kegagalan komunikasi publik. Pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan warga berunjuk rasa, alih-alih membuka ruang dialog yang empatik, justru dipersepsikan sebagai arogansi kekuasaan.
Dalam administrasi publik modern, sosialisasi kebijakan yang transparan dan humanis adalah kunci untuk mendapatkan penerimaan masyarakat. Ketika komunikasi gagal, kebijakan terbaik sekalipun bisa ditolak mentah-mentah.

Lebih jauh lagi, gejolak sosial dan kebijakan fiskal yang tidak terprediksi ini berpotensi mengirim sinyal negatif bagi iklim investasi di Pati.

Investor, baik lokal maupun nasional, membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan.

Ketika tarif pajak bisa melonjak drastis secara tiba-tiba dan memicu instabilitas sosial, ini akan menjadi faktor risiko yang diperhitungkan dalam keputusan investasi.