Infografis
Mereka akan memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki apakah kebijakan Bupati Sudewo, terutama terkait kenaikan PBB yang memicu kerusuhan, melanggar hukum atau sumpah jabatannya. Hasil penyelidikan ini kemudian akan dilaporkan kembali dalam sidang paripurna DPRD.
Jika Pansus menemukan bukti pelanggaran berat, DPRD akan melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengajukan usulan pemberhentian ke Mahkamah Agung (MA).
Di sinilah ujian sesungguhnya. MA akan memeriksa dan mengadili usulan DPRD tersebut. Jika MA memutuskan bahwa bupati terbukti melakukan pelanggaran, bola akan kembali dilempar ke DPRD.
Barulah pada tahap ini, DPRD dapat menggelar sidang paripurna istimewa untuk mengambil keputusan final: memberhentikan Sudewo dari jabatannya.
Seluruh proses ini adalah pertarungan politik, hukum, dan opini publik yang intens.
Persetujuan bulat dari semua partai di awal merupakan modal politik yang sangat besar bagi DPRD.
Ini menunjukkan bahwa tekanan publik akibat demo ricuh—di mana gerbang kantor dirobohkan, kaca-kaca dipecahkan, dan mobil dinas dirusak—telah berhasil menembus dinding tebal kekuasaan.
Pada akhirnya, nasib Bupati Pati tidak hanya ditentukan oleh palu sidang di gedung dewan atau Mahkamah Agung, tetapi juga oleh seberapa kuat gema suara rakyat yang terus bergema di jalanan.
Kesepakatan bulat lintas partai ini adalah babak pertama dari sebuah drama politik yang dipastikan akan menyita seluruh perhatian publik.
Baca Juga: Api Perlawanan Samin Surosentiko Menyala Lagi di Pati, Mengulang Sejarah Penindasan Rakyat
