Demo Pati Berujung Petaka: Rumah Warga Diterjang Gas Air Mata, Regulasi Polri Mandul?

Tindakan tersebut tidak lagi proporsional ketika membahayakan balita dan warga yang tidak terlibat. Insiden ini mengingatkan publik pada tragedi Kanjuruhan, di mana penggunaan gas air mata di ruang tertutup menjadi pemicu kematian massal.

Meski konteksnya berbeda—ruang terbuka versus tertutup—benang merahnya sama: penggunaan gas air mata yang serampangan dan mengabaikan keselamatan sipil.

Adakah Sanksi Hukum Bagi Aparat?

Pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi aparat yang menyebabkan warga sipil menjadi korban selalu mengemuka.

Secara teoretis, ada dua jalur yang bisa ditempuh.

Pertama, melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Anggota yang terbukti melanggar SOP dan bertindak tidak profesional dapat dijatuhi sanksi disiplin, mulai dari teguran, penundaan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kedua, melalui jalur pidana umum jika tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, pembuktian di ranah pidana seringkali jauh lebih sulit, terutama dalam situasi chaos seperti pembubaran massa.

Faktanya, akuntabilitas seringkali berhenti di level aturan.

Insiden gas air mata yang "nyasar" di Pati ini menjadi pengingat pahit bahwa regulasi di atas kertas belum menjamin perlindungan bagi warga.

Selama tidak ada evaluasi serius dan sanksi tegas yang memberikan efek jera, insiden serupa hanyalah bom waktu yang menunggu untuk terulang di kota-kota lain.