REGIONAL:
Suara.com - Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional setelah gelombang demonstrasi besar yang berujung pada tuntutan pelengseran Bupati Sudewo. Eskalasi kemarahan publik ini tidak terjadi dalam semalam.
Berikut adalah rangkuman kronologi peristiwa panas di Pati, dari pemicu awal hingga sikap tegas sang bupati:
Awal Mula: Kebijakan PBB 250%
Semua bermula ketika Bupati Sudewo, yang baru menjabat, mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Sudewo beralasan kenaikan ini diperlukan untuk mendongkrak pendapatan daerah guna perbaikan infrastruktur jalan dan pelayanan publik, mengingat PBB tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir.
Reaksi Publik dan Rencana Demo Besar
Kebijakan ini sontak memicu protes keras dari warga Pati. Merasa tidak dilibatkan dan terbebani, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mengorganisir diri.
Mereka merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan awal pembatalan kenaikan PBB. Dukungan mengalir deras, terlihat dari tumpukan donasi logistik seperti air mineral dan makanan di posko-posko aliansi.
Tuntutan Bergeser: "Sudewo Mundur!"
Meskipun pada Jumat (8/8), Bupati Sudewo mengumumkan pembatalan kebijakan kenaikan PBB dan meminta maaf, langkah tersebut tidak mampu meredam amarah publik.
Tuntutan massa justru bergeser dan semakin tajam yakni mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. Koordinator aksi menyatakan bahwa isu PBB hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah lain terkait arogansi dan tata kelola pemerintahan yang dianggap buruk.
Baliho-baliho bernada keras mulai terpasang, salah satunya bertuliskan, "Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa".
Puncak Aksi 13 Agustus: Ricuh dan Lemparan Botol
Pada hari yang ditentukan, Rabu (13/8), ribuan massa tumpah ruah di depan kantor bupati. Ketika Sudewo mencoba menemui para demonstran untuk kembali meminta maaf, ia disambut dengan lemparan botol, gelas plastik, dan sandal.
Insiden itu memaksanya untuk kembali masuk ke dalam kendaraan taktis yang ditumpanginya.
Hak Angket dan Ancaman Pemakzulan
Di tengah panasnya situasi, DPRD Pati mengambil langkah politik cepat. Para wakil rakyat menggelar rapat paripurna dadakan yang menghasilkan dua keputusan besar yakni penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan bupati dan kesepakatan semua fraksi untuk membentuk panitia pemakzulan.
Bupati Sudewo Menolak Mundur
Setelah massa membubarkan diri, Sudewo menggelar konferensi pers. Ia kembali meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku memaklumi emosi massa.
“Kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak tidak dapat terkendali secara keseluruhan. Kedepannya kami akan perbaiki segala sesuatunya, ini merupakan proses pembelajaran bagi saya,” ujarnya.
Namun, terkait tuntutan mundur dan ancaman pemakzulan, Sudewo menunjukkan sikap tak bergeming. Ia menghormati proses hak angket DPRD, namun menolak tegas untuk berhenti dari jabatannya hanya karena tekanan massa.
“Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, sehingga saya tidak bisa berhenti dengan tuntutan tersebut. Semuanya ada mekanismenya,” ujar Sudewo.
TERPOPULER
