Hidup Melimpah Kemewahan, Fakta-fakta Skandal Korupsi Bupati Pati yang Tolak Dilengserkan Rakyat!

Suara.com - Nama Bupati Pati, Sudewo mendadak menjadi sorotan publik setelah digempur gelombang protes rakyat Pati pada Rabu (13/8/2025) yang mendesak agar dirinya mundur.

Di saat meledaknya demo besar-besaran di Pati, nama Bupati Sudewo ternyata sedang diincar oleh KPK karena dugaan terlibat kasus Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Skandal korupsi yang diduga melibatkan Sudewo terungkap bersamaan dengan meledaknya amarah warga Pati yang memprotes soal kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai mencekik.

Berikut adalah lima fakta terkait dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam skandal suap DJKA Kemenhub yang berhasil dirangkum Suara.com.

1. Diduga Terima Commitment Fee Proyek Kereta Api

KPK secara terang-terangan menyebut nama Sudewo sebagai salah satu pihak yang diduga turut menikmati aliran dana haram dari proyek pembangunan jalur kereta api.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa nama Sudewo, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI, masuk dalam radar penyidikan kasus ini.

"Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

Dugaan ini terkait dengan pengembangan kasus suap yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan DJKA Kemenhub dan pihak swasta, yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2023.

2. Dosa Lama Terungkap di Tengah Demo Tuntut Mundur

Isu keterlibatan Sudewo dalam korupsi DJKA sebenarnya bukan hal baru, namun kembali mencuat saat digempur rakyat Pati untuk segera mundur dari jabatannya.

Tepat ketika ribuan warga Pati dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan menuntut Sudewo lengser dari jabatannya, KPK merilis pernyataan yang kembali menyeret namanya.

Demonstrasi ini awalnya dipicu oleh kebijakan kontroversial kenaikan PBB hingga 250 persen yang akhirnya dibatalkan. Namun, amarah publik sudah terlanjur memuncak dan tuntutan bergeser menjadi pemakzulan bupati.

3. Penyitaan Uang Miliaran di Rumah Sudewo

Fakta persidangan kasus suap DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023 mengungkap bahwa KPK pernah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo. Uang tersebut terdiri dari pecahan rupiah dan mata uang asing.