Suara.com - Kritikan tajam disampaikan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal terhadap Bupati Pati Sudewo setelah terjadinya aksi demonstrasi besar yang mendesak pejabat tersebut mundur.
Hercules menyoroti pola yang dianggapnya sebagai 'penyakit' kronis di kalangan pejabat Indonesia, yakni metamorfosis dari sosok populis saat kampanye menjadi penguasa arogan setelah terpilih.
Hal itu pula yang dianalisa Hercules melihat situasi di Pati.
Menurutnya aksi massa besar-besaran bukan terjadi karena insiden tunggal, melainkan sebuah gejala dari masalah yang lebih sistemik dalam perpolitikan tanah air.
"Dulu saat kampanye, dia datang ke rakyat, mengemis suara, pura-pura merakyat, bahkan tidur di got pun mau demi jabatan. Tapi sekarang? Sombong, arogan, dan lupa siapa yang memilih dia," ungkap Hercules melalui akun Instagram @gribjaya_id pada Kamis (14/8/2025).
Menurut analisisnya, banyak pejabat dengan mudahnya menjual narasi kerakyatan dan janji-janji manis selama periode pemilu, namun secara sistematis mengabaikan amanah tersebut begitu singgasana kekuasaan berhasil diraih.
Fokus mereka, kata Hercules, bergeser secara drastis pasca-pelantikan.
"Yang mereka kejar hanya kekuasaan dan keuntungan pribadi," tegasnya.
Dukungan pun ia sampaikan kepada aksi massa di Pati. Gerakan tersebut, menurutnya, adalah representasi dari puncak kemuakan publik dan sebuah ultimatum serius bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
"Jangan pernah remehkan suara rakyat. Kalau mereka sudah bangkit, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan," ucapnya.
Hercules menutup pernyataannya dengan seruan fundamental tentang hakikat kekuasaan, menyebut pejabat yang khianat sebagai beban negara dan mendesak mereka untuk mundur secara terhormat.
"Kekuasaan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tidak mampu menjaganya, lebih baik mundur sebelum diusir rakyat," tegasnya.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025) kemarin ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu resmi dibatalkan pada 8 Agustus 2025, gejolak warga tak mereda.
TERPOPULER
