REGIONAL:
Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, setiap kepala daerah yang saat pilkada diusung oleh partainya, haru menerapkan kebijakan populis atau pro-rakyat, bukan justru sebaliknya.
Hal itu ditegaskan Dasco dalam forum resmi, yakni bimbingan teknis atau bimtek Partai Gerindra Sumatera Utara yang digelar di Medan.
Dia mengatakan, peringatan tegas dan keras itu berlaku untuk semua kepala daerah yang diusung, apalagi tercatat sebagai kader Gerindra.
Menurutnya, mandat yang diberikan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata.
Itu agar masyarakat bisa secara langsung merasakan maupun menerima dampak positif dari kader Gerindra yang menjadi kepala daerah.
Euforia kemenangan pilkada, tegas Dasco, harus segera diubah menjadi energi untuk bekerja lebih keras.
"Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra, agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," kata Dasco dalam keterangan, Kamis (14/8/2025).
Arahan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah penegasan identitas politik Gerindra, kata Dasco.
Apalagi, kata Dasco, hal itu merupakan doktrin utama ajaran Prabowo kepada seluruh kader Gerindra. Dia menekankan, kebijakan yang bermanfaat akan membangun keyakinan publik.
Rakyat akan melihat kehadiran seorang pemimpin dari Partai Gerindra sebagai pembuat kebijakan, benar-benar membawa perubahan positif dan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari.
"Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing," tambah Dasco.
Kontroversi Sudewo
Meski tak berkaitan secara langsung, pernyataan Dasco itu bisa menjadi sikap Partai Gerindra terhadap kasus kontroversial Bupati Pati Sudewo.
Sudewo adalah kader Partai Gerindra. Dia menerapkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250 persen.
Kontan saja kebijakan itu diprotes oleh mayoritas warga Pati, yang menilai kenaikan pajak sangat menyengsarakan.
Tak hanya itu, Sudewo juga justru menantang masyarakat untuk berdemonstrasi bila tak menyukai kebijakannya.
Puncaknya, Rabu (13/8), ribuan warga Pati turun ke jalan, mengepung kantor Sudewo untuk menuntut sang bupati lengser.
DPRD setempat, pada hari yang sama juga mengesahkan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memanggil Sudewo dan menelisik kemungkinan pemakzulan dirinya.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, secara resmi mengeluarkan peringatan tegas.
Pesan tersebut bukan sekadar basa-basi politik, melainkan sebuah intervensi langsung yang meminta Sudewo untuk segera memperhatikan dan menyerap aspirasi masyarakatnya.
Sugiono menekankan agar kebijakan yang lahir dari Pemerintah Kabupaten Pati tidak justru menjadi bumerang yang menambah beban hidup warganya.
Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPP Gerindra memantau ketat kinerja para kepala daerah yang diusungnya.
"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," kata Sugiono.
Lebih jauh, Sugiono tidak hanya berbicara atas nama pribadinya atau sebagai fungsi administratif Sekjen.
Ia membawa pesan yang lebih berat dengan mengutip doktrin utama dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Ini menegaskan bahwa arahan tersebut adalah garis komando ideologis yang tidak bisa ditawar.
Sugiono mengingatkan Sudewo dan seluruh kepala daerah kader Gerindra lainnya tentang pesan fundamental dari Prabowo.
Pesan tersebut adalah inti dari DNA politik Gerindra yang harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.
"Bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," tegas Sugiono.
TERPOPULER
