REGIONAL:
Suara.com - Tragedi memilukan yang menimpa Prada Lucky Chepril Saputra Namo, prajurit TNI AD anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere di Kabupaten Nagakeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang tewas diduga akibat dianiaya seniornya, kembali membuka kotak pandora tentang kekerasan yang mengakar di institusi militer.
Di tengah sorotan publik yang tajam, analis militer Selamat Ginting memberikan perspektif baru yang menyoroti fenomena generasi dalam lingkaran setan ini.
Menurutnya, para pelaku kekerasan di tubun TNI saat ini banyak berasal dari generasi muda atau Gen Z, yang membawa mentalitas sipil yang belum sepenuhnya tertempa oleh disiplin militer.
Selamat Ginting mengamati adanya pola yang mengkhawatirkan dalam beberapa kasus kekerasan terakhir di tubuh TNI. Ia menunjuk adanya keterkaitan antara generasi pelaku dengan latar belakang mereka sebelum masuk barak.
"Gini saya lihat dalam beberapa kasus ini memang generasi-generasi milenial nih baik korban maupun pelaku. Mungkin juga perlu dipikirkan, dalam beberapa kasus misalnya yang di angkatan laut misalnya itu rata-rata memang pelaku maupun korban gitu ya. Pelaku misalnya itu memang dari generasi-generasi Z," ujar Ginting dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.
Analisis ini membawa kita pada sebuah pertanyaan krusial: mengapa generasi yang tumbuh di era digital ini justru menjadi aktor dalam tradisi kekerasan fisik? Ginting mensinyalir adanya pengaruh dari kultur pop dan kebiasaan di luar militer yang terbawa masuk, salah satunya adalah dunia game.
Adaptasi Singkat dan Pengaruh Kultur Tawuran
Menurut Ginting, proses transisi dari kehidupan sipil ke dunia militer yang keras dan terstruktur kemungkinan tidak berjalan mulus bagi sebagian prajurit muda.
Durasi pendidikan yang relatif singkat dianggap belum cukup untuk mengubah total mentalitas yang sudah terbentuk sejak di bangku sekolah.
"Mungkin juga terbiasa dengan apa dunia game yang terkait dengan kekerasan segala macam, tawuran dan mestinya juga dipikirkan dari kalangan sipil masuk ke dunia militer menurut saya juga harus dipikirkan berapa lama sesungguhnya mereka bisa beradaptasi. Ini kan baru," paparnya.
Faktor ini menjadi semakin relevan ketika melihat kasus Prada Lucky Namo, di mana salah satu terduga pelakunya adalah seorang prajurit satu (Pratu) yang notabene belum lama mengabdi.
"Misalnya prajurit satu yang ikut memukuli prada Luki Tamo ini kira-kira baru 5 tahun dia jadi tentara. Sementara pendidikannya tuh tidak terlalu lama, 5 bulan itu kan dari SMA mereka masuk ke dunia militer," ujarnya.
Keterangan ini menyoroti betapa tipisnya jeda waktu bagi seorang remaja lulusan SMA untuk sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama dan mengadopsi nilai-nilai Sapta Marga. Ginting secara blak-blakan menyamakan mentalitas ini dengan kultur tawuran yang jamak ditemui di kalangan pelajar.
"SMA tahu sendiri kan maunya tawuran gitu seperti kita dulu begitu. Berhadapan biasanya kalau kita lihat demo-demo itu yang dihadapi juga adalah polisi yang juga baru lulusan SMA menghadapi mahasiswa yang belum lama tamat SMA. Mentalnya masih mental tawuran. Mental jago," tegasnya.
Pola pikir "jagoan" dan penyelesaian masalah melalui adu fisik inilah yang diduga masih tersisa dan meledak di lingkungan tertutup seperti barak militer.
Solusi Sistemik: Pembinaan Mental dan Sadar HAM
Melihat akar masalah yang begitu dalam, Selamat Ginting menekankan bahwa solusi parsial seperti hukuman bagi pelaku saja tidak akan cukup untuk memutus rantai kekerasan. Perlu ada intervensi sistemik yang menyentuh langsung ke aspek psikologis dan mental para prajurit.
"Karena itu menurut saya pembinaan mental dan juga pembinaan psikologi kepada tentara-tentara ini harus keras gitu. Maka dinas psikologi, Dinas Pembinaan Mental harus juga masuk ke satuan-satuan lapangan termasuk dinas hukum," usulnya.
Lebih dari sekadar pembinaan mental disiplin, Ginting juga mendorong adanya penyuluhan hukum yang masif hingga ke satuan paling bawah.
Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran bahwa penganiayaan terhadap junior bukanlah sekadar pelanggaran disiplin, melainkan sebuah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Jadi seperti Direktorat Hukum Angkatan Darat harus banyak memberikan penyuluhan. bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia gitu loh," pungkasnya.
TERPOPULER
