Miris! Siswa di Boyolali Bolos karena Tak Mampu Beli Seragam, Publik Sentil Gaji Dewan

Suara.com - Sebuah kisah pilu yang menyoroti potret buram dunia pendidikan di Indonesia kembali viral di media sosial.

Seorang siswa SMP Negeri di Boyolali, Jawa Tengah, dilaporkan terpaksa bolos sekolah karena tidak mampu membeli seragam olahraga yang dijual oleh pihak sekolah.

Kabar ini mencuat dari sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan tangkapan layar berisi narasi kesedihan tersebut.

Sontak, cerita ini memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan publik, menyoroti masalah komersialisasi di lingkungan pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik jual beli.

Menurut informasi yang beredar, siswa tersebut merasa malu dan tertekan karena belum memiliki seragam olahraga seperti teman-temannya yang lain.

Ironisnya, kejadian ini terungkap setelah orang tua siswa, Heru Waskito, yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan, mengadukan nasib anaknya ke DPRD Boyolali.

Heru mengaku belum sanggup melunasi biaya seragam sebesar Rp841 ribu. Ia bahkan telah menjual televisi miliknya untuk membayar cicilan pertama sebesar Rp450 ribu, namun seragam olahraga anaknya tetap tidak diberikan oleh pihak sekolah.

"Saya sudah tiga kali menemui guru di sekolah tersebut untuk memohon kebijaksanaan agar anak saya tetap mendapatkan seragam olahraga. Tapi guru tersebut tetap tidak bisa memberikan seragam olahraga sebelum lunas," ungkap Heru, dikutip dari media sosial Instagram @gerryprayudi pada Sabtu (16/8/2025). 

Kisah ini tak hanya memilukan, tetapi juga memantik reaksi keras dari warganet yang menilai dunia pendidikan telah dicemari praktik bisnis.

Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri berbagai pendapat yang menyuarakan kegeraman.

Seorang pengguna dengan akun @adityadewanugrah8 menyebut praktik ini sudah menjadi rahasia umum.

"Ini udah jadi rahasia umum, buku paket, baju olahraga, baju seragam, dll. Mohon maaf, pendidikan di negara kita itu masih dipakai buat bisnis," tulisnya.

Komentar lain mempertanyakan alokasi dana pajak yang seharusnya menunjang pendidikan gratis. "bayar pajak gunanya buat apa?" tanya akun @my_xyz99.

Sentilan paling tajam datang dari akun @buda.resti yang membandingkan nasib siswa malang tersebut dengan pendapatan anggota legislatif.

"Ketika para murid tdk mampu beli seragam, gaji anggota dewan naik 3jt/hari,,, Ya Allah sedih bnget liatnya," cuitnya, menyuarakan ironi sosial yang dirasakan banyak orang.

Larangan Sekolah Jual Seragam

Padahal, pemerintah telah secara tegas melarang praktik jual beli seragam di lingkungan sekolah negeri. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022.

Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 12, disebutkan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali siswa, dan sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juga melarang pendidik, tenaga kependidikan, maupun komite sekolah untuk menjual seragam.

Aturan ini dibuat untuk mencegah praktik komersialisasi dan meringankan beban ekonomi orang tua. Pihak sekolah yang melanggar aturan ini dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan disipliner lainnya.

Kasus di Boyolali ini menjadi pengingat keras bahwa implementasi peraturan di lapangan masih jauh dari ideal dan memerlukan pengawasan ketat.