Infografis
Ini mengajarkan bahwa mengawal demokrasi tidak cukup hanya saat Pilpres atau Pemilu Nasional.
Justru, di tingkat kabupaten/kota inilah denyut nadi demokrasi yang sesungguhnya berada.
Ketika seorang pejabat lokal yang kinerjanya dipermasalahkan oleh warganya sendiri malah mendapat 'backup' dari pusat, ini adalah alarm bagi kita semua.
Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bisa dinegosiasikan jika punya koneksi yang tepat.
Ini adalah praktik politik yang harus kita lawan.
Masa depan daerah kita bergantung pada pemimpin yang bertanggung jawab kepada warganya, bukan kepada patron politiknya di Jakarta.
