Kritik Menusuk Vokalis Band untuk Sri Mulyani: Zakat Itu Nggak Bakal Jadi Rubicon Pejabat

Dwi Bowo Raharjo

Senin, 18 Agustus 2025 | 17:24 WIB
Kritik Menusuk Vokalis Band untuk Sri Mulyani: Zakat Itu Nggak Bakal Jadi Rubicon Pejabat
Menkeu Sri Mulyani sempat samakan pajak dengan zakat. (Instagram/smindrawati)

Suara.com - Sebuah kritik tajam dilontarkan Yunan Helmi, vokalis band bernama "Tanda Seru!". Kritik itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Yunan Helmi meminta Sri Mulyani tidak menyamakan antara pajak dan zakat.

Dalam sebuah unggahan video, terlihat seorang pria yang berdiri diatas panggung, mengenakan kaos hitam bergambar simbol bendera “Jolly Roger” dari serial animasi One Piece, dan memegang sebuah gitar.

Vokalis dari band grunge asal Yogyakarta awalnya sedang melakukan pertunjukan musik di ruang publik.

“Untuk Bu Sri Mulyani... ini penting banget nih buat saya. Tolong jangan sekali-kali samakan pajak dengan zakat.” ujar Yunan di belakang mikrofon, sambil memegang gitarnya, dalam video yang diunggah oleh akun instagram @officialtandaseru, pada Minggu (17/8/2025).

Kritik yang ia lontarkan merupakan respon atas pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (13/8/2025) lalu, yang membandingkan esensi membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf.

Yunan yang merasa analogi Sri Mulyani meleset jauh, melanjutkan kritiknya dengan argumen yang lebih menusuk disertai sindiran mengenai gaya hidup mewah para pejabat yang kerap menjadi perhatian publik.

“Ini pesan saya, karena nggak bakalan sama, zakat itu nggak bakal jadi Rubicon, nggak bakal jadi rumah mewah yang ditempati oleh pejabat-pejabat itu,” jelas Yunan.

Pernyataan Yunan ini kemudian mengundang tepuk tangan dari para penonton.

baca juga

Video yang diunggah, berisikan kritik Yunan tersebut, seketika mendapat respon dukungan dari waganet yang juga sependapat dengannya.

Sebelumnya, pernyataan Sri Mulyani yang menyamakan esensi membayar pajak sama mulianya dengan menunaikan zakat dan wakaf sendiri telah menuai berbagai reaksi dan kritik.

Saat itu, Sri Mulyani menjelaskan adanya hak orang lain di dalam setiap rezeki dan harta yang dimiliki.

Dilanjutkan dengan pernyataan bahwa cara hak orang lain tersebut diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, dan ada yang melalui pajak, dimana pajak tersebut kembali pada yang membutuhkan.

Reporter : Nur Saylil Inayah

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ikut Karnaval Kemerdekaan HUT RI ke-80, Sri Mulyani Diteriaki Warga: Turunin Pajak Bu!

Ikut Karnaval Kemerdekaan HUT RI ke-80, Sri Mulyani Diteriaki Warga: Turunin Pajak Bu!

News | Senin, 18 Agustus 2025 | 16:27 WIB

Berapa Pajak Vespa Matic Varian Termurah di Indonesia? Ternyata Cuma Segini

Berapa Pajak Vespa Matic Varian Termurah di Indonesia? Ternyata Cuma Segini

Otomotif | Senin, 18 Agustus 2025 | 15:12 WIB

Reaksi Sri Mulyani 'Ditodong' Warga Minta Turunkan Pajak Saat Lagi Asyik Parade

Reaksi Sri Mulyani 'Ditodong' Warga Minta Turunkan Pajak Saat Lagi Asyik Parade

News | Senin, 18 Agustus 2025 | 11:52 WIB

Pajak PBB Bone Melonjak Picu Demo! Gubernur Sulsel Turun Tangan

Pajak PBB Bone Melonjak Picu Demo! Gubernur Sulsel Turun Tangan

News | Minggu, 17 Agustus 2025 | 16:31 WIB

80 Tahun Merdeka, Suara Wajib Pajak Menggema: Pajak Sudah Dibayar, Keadilan Sosial Mana?

80 Tahun Merdeka, Suara Wajib Pajak Menggema: Pajak Sudah Dibayar, Keadilan Sosial Mana?

News | Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:51 WIB

Terkini

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:13 WIB

Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar

Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:09 WIB

×