Pajak PBB Bone Melonjak Picu Demo! Gubernur Sulsel Turun Tangan

Muhammad Yunus

Minggu, 17 Agustus 2025 | 16:31 WIB
Pajak PBB Bone Melonjak Picu Demo! Gubernur Sulsel Turun Tangan
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut kenaikan PBB di Kabupaten Bone karena hasil temuan BPK [Suara.com/Lorensia Clara]

Suara.com - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akhirnya angkat bicara.

Terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 yang memicu gelombang protes warga di Kabupaten Bone.

Kenaikan pajak tersebut membuat warga dan pemuda di Kabupaten Bone membuka posko donasi untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Andi Sudirman meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia menyebut, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Kata Sudirman, kenaikan yang dikeluhkan warga bukan terjadi tanpa alasan. Melainkan dipicu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian objek pajak di lapangan.

"Selama ini ada tanah yang dipajaki sebagai tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah mewah," katanya selepas upacara Hari Ulang Tahun RI ke 80, Minggu, 17 Agustus 2025.

Bahkan, kata Sudirman, ada warga yang punya empat sampai lima rumah. Tapi karena surat tanahnya hanya satu, PBB yang dibayarkan pun hanya tanah. Padahal bangunannya besar dan mewah.

Andi Sudirman menegaskan, persoalan ini pada dasarnya menjadi ranah pemerintah kabupaten.

Namun, Pemprov Sulsel tetap akan mengawal dan mengoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tidak semakin membebani masyarakat.

baca juga

"Ini memang dilema. Selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, masyarakat hanya membayar PBB tanah. Sekarang, ketika ada temuan, otomatis ada penyesuaian. Tapi kita akan mengkaji lagi dan berkoordinasi, menunggu arahan pusat," jelasnya.

Terkait rencana aksi unjuk rasa, Andi Sudirman menilai kritik dan protes publik merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi.

Ia bahkan menyebut setiap kebijakan hampir selalu mendapat respons berupa demonstrasi.

Tak hanya kenaikan PBB. Sebelumnya aksi besar-besaran juga terjadi karena masyarakat protes terhadap makan bergizi gratis dan tarif ojek online.

"Kalau demo mah, semua kebijakan pasti didemo. Kemarin soal makan bergizi gratis didemo, soal pajak juga, bahkan soal ojol (ojek online) pun sama. Tapi itu justru bagus, jadi ada respons yang membuat pemerintah bisa mereview kembali kebijakan," bebernya.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kabupaten Bone mulai menyuarakan penolakan atas kenaikan PBB-P2.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Daftar 5 Daerah Naikkan PBB, Pati Ternyata Paling Rendah

Daftar 5 Daerah Naikkan PBB, Pati Ternyata Paling Rendah

News | Sabtu, 16 Agustus 2025 | 16:14 WIB

PBB Bikin Gaduh: 5 Beda Nasib Bupati Pati dan Dedi Mulyadi yang Kontras Abis

PBB Bikin Gaduh: 5 Beda Nasib Bupati Pati dan Dedi Mulyadi yang Kontras Abis

News | Sabtu, 16 Agustus 2025 | 09:45 WIB

Utang PBB di Jabar Diminta Dihapus! Ini 5 Fakta Penting dari Gebrakan Dedi Mulyadi

Utang PBB di Jabar Diminta Dihapus! Ini 5 Fakta Penting dari Gebrakan Dedi Mulyadi

News | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 23:36 WIB

Terkini

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

News | Sabtu, 21 November 2026 | 08:05 WIB

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 08:00 WIB

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:51 WIB

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Jatim | Sabtu, 21 November 2026 | 07:43 WIB

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 07:37 WIB

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Lampung | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

News | Sabtu, 21 November 2026 | 07:13 WIB

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

×