Sekjen KAKI: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Harus Nasehati Gatot Nurmantyo Dkk

Suara.com - Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mumin meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menasihati tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantyo, Sunarko dan Said Didu yang diduga memanfaatkan agenda reformasi Polri untuk menyuarakan perubahan kedudukan Polri tidak lagi di bawah Presiden tetapi di bawah kementerian.

Menurut Anshor, Gatot Nurmantyo diduga memiliki jaringan kuat ke Sjafrie Sjamsoeddin sehingga Sjafrie Sjamsoeddin layak menasihati mereka soal kedudukan Polri yang sesuai dengan semangat reformasi 1998.

"Jadi tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantyo, Sunarko dan Said Didu yang memiliki jaringan kuat pada Menhan Syafrie Sjamsoeddin yang menyuarakan keinginan kedudukan Polri tidak di bawah Presiden langsung, mereka itu gagal paham dan lupa amanat Reformasi 98 serta tendensius ingin mengacaukan politik nasional," ujar Anshor Mumin kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Anshor meminta agar dengan kedekatan Syafrie Sjamsoeddin dengan tokoh tokoh tersebut, bisa menasehati mereka semua agar tidak menganggu stabilitas politik nasional.

Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan perlawanan rakyat pro demokrasi dan gerakan mahasiswa pada pemerintahan Prabowo Subianto nantinya.

"Yang akhirnya berdampak pada iklim bisnis dan usaha di Indonesia serta mengaburkan program besar pemberantasan Korupsi ribuan triliun yang dilakukan Riza Chalid dan antek anteknya," kata Anshor.

Anshor menduga kuat ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan agenda Reformasi Polri untuk mengacaukan negara. Termasuk, kata dia, ada pihak-pihak yang menghembuskan wacana perubahan kedudukan Polri tidak lagi di bawah Presiden tetapi di bawah Kementrian

"Saya kira ini indikasi yang sangat kuat bahwa memang penumpang gelap ingin memanfaatkan program Reformasi Polri dari Presiden Prabowo," ujarnya.

Anshor mengimbau masyarakat tidak terpancing dan terjebak pada narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang ingin menciptakan chaos.

Menurut dia, reformasi bukanlah agenda untuk mengubah tata negara terkait kedudukan Polri di bawah Presiden tetapi sebagai keputusan politik untuk mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap Polri

"Dalam agenda Reformasi Polri sepertinya ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi kegalauan politik yang dapat membahayakan eksistensi negara, ideologi negara termasuk eksistensi NKRI itu sendiri," tegas dia.

Anshor Mumin menegaskan tujuan utama reformasi Polri adalah mentransformasi institusi kepolisian agar lebih profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia.

Reformasi Polri bukanlah agenda parsial demi kepentingan politik pihak tertentu termasuk mengubah kedudukan Polri.

"Reformasi ini bertujuan mengembalikan kepercayaan publik, memberantas budaya impunitas dan korupsi, serta memposisikan Polri sebagai lembaga yang humanis dan tidak berorientasi pada pendekatan koersif," katanya.