Gaji Anggota DPR RI: Rincian Resmi di Tengah Isu Kenaikan Rp3 Juta Per Hari

Chandra Iswinarno Suara.Com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:56 WIB
Gaji Anggota DPR RI: Rincian Resmi di Tengah Isu Kenaikan Rp3 Juta Per Hari
Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026. Terkait tunjangan perumahan yang dihubungkan dengan kenaikan gaji anggota DPR, Puan Maharani memberikan klarifikasi. [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wpa]

Rinciannya, yakni Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000 per bulan; Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000 per bulan; Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000 per bulan; Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000 per bulan.Sorotan Pengamat Politik

Isu ini turut mendapat tanggapan dari pengamat politik, Ray Rangkuti.

Ia menilai bahwa isu kenaikan pendapatan pejabat sangat sensitif dan menunjukkan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.

"Menurutnya, di saat warga berjuang memenuhi kebutuhan harian, para pejabat justru sibuk menghitung tambahan pendapatan. Persepsi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif."

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. [Suara.com/Dea]
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. [Suara.com/Dea]

Ray juga mengemukakan pandangan kritisnya, menyebut bahwa kenaikan gaji pejabat bisa menjadi strategi untuk 'meninabobokan' DPR agar tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, mengingatkan pada istilah lama di zaman Orde Baru, yaitu DPR "5D": datang, duduk, dengar, diam, dan duit.

Hak Berbanding Kewajiban: Fungsi dan Tanggung Jawab Anggota DPR
Hak finansial dan administratif anggota dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Namun, UU yang sama juga mengatur tiga fungsi utama yang menjadi kewajiban mereka, yakni legislasi, budegting atau anggaran dan pengawasan.

KomponenPendapatan Besaran (Per bulan)Dasar Hukum
Gaji Pokok (Anggota)Rp 4.200.000PP Nomor 75 Tahun 2000
Gaji Pokok (Ketua)Rp 5.040.000PP Nomor 75 Tahun 2000
Tunjangan Kehormatan (Anggota)Rp 5.580.000Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Tunjangan Komunikasi Intensif (Anggota)Rp 15.554.000Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan (Anggota)Rp 3.750.000Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Bantuan Langganan Listrik & TeleponRp 7.700.000Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Kompensasi Tunjangan RumahJumlah bervariasiKebijakan Baru) Kebijakan internal Sekjen DPR

Baca Juga: Puan Maharani Tuai Kecaman Usai Asyik Selfie di Tengah Upacara HUT RI ke-80: Malu!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI