Gaji Anggota DPR RI: Rincian Resmi di Tengah Isu Kenaikan Rp3 Juta Per Hari

Rinciannya, yakni Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000 per bulan; Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000 per bulan; Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000 per bulan; Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000 per bulan.Sorotan Pengamat Politik

Isu ini turut mendapat tanggapan dari pengamat politik, Ray Rangkuti.

Ia menilai bahwa isu kenaikan pendapatan pejabat sangat sensitif dan menunjukkan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.

"Menurutnya, di saat warga berjuang memenuhi kebutuhan harian, para pejabat justru sibuk menghitung tambahan pendapatan. Persepsi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif."

Ray juga mengemukakan pandangan kritisnya, menyebut bahwa kenaikan gaji pejabat bisa menjadi strategi untuk 'meninabobokan' DPR agar tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, mengingatkan pada istilah lama di zaman Orde Baru, yaitu DPR "5D": datang, duduk, dengar, diam, dan duit.

Hak Berbanding Kewajiban: Fungsi dan Tanggung Jawab Anggota DPR
Hak finansial dan administratif anggota dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Namun, UU yang sama juga mengatur tiga fungsi utama yang menjadi kewajiban mereka, yakni legislasi, budegting atau anggaran dan pengawasan.

Komponen	Pendapatan Besaran (Per bulan)	Dasar Hukum
Gaji Pokok (Anggota)	Rp 4.200.000	PP Nomor 75 Tahun 2000
Gaji Pokok (Ketua)	Rp 5.040.000	PP Nomor 75 Tahun 2000
Tunjangan Kehormatan (Anggota)	Rp 5.580.000	Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Tunjangan Komunikasi Intensif (Anggota)	Rp 15.554.000	Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan (Anggota)	Rp 3.750.000	Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Bantuan Langganan Listrik & Telepon	Rp 7.700.000	Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
Kompensasi Tunjangan Rumah	Jumlah bervariasi	Kebijakan Baru) Kebijakan internal Sekjen DPR