Wamenaker Ebenezer Terjaring OTT, Mahfud MD: Taring KPK dan Konsistensi Prabowo Terbukti

Suara.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menunjukan respons positif atas penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penangkapan terhadap Noel sekaligus menjadi pecah telur kasus korupsi yang kali pertama menjerat personel Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa operasi senyap yang menjerat Politisi Gerindra tersebut membuktikan bahwa KPK terbebas dari kekuatan dan intervensi politik.

"Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK," ujar Mahfud melalui akun X/Twitter miliknya, Jumat (22/8/2025).[5]

Lebih lanjut, Mahfud memandang bahwa langkah KPK ini sekaligus menjadi cerminan konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menurutnya, Presiden tidak menunjukkan upaya melindungi pejabat negara yang terlibat kasus hukum, sekalipun berasal dari lingkaran partainya sendiri.

"Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani," kata Mahfud.

Mahfud juga mendorong KPK agar tidak hanya bergantung pada model OTT dalam menindak pidana korupsi.

Ia berharap lembaga antirasuah dapat lebih proaktif dalam membangun konstruksi kasus-kasus korupsi yang lebih besar dan sistematis.

"KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK," ujarnya.

Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, penangkapan Noel terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

K3 sendiri merupakan serangkaian standar untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Praktik pemerasan dalam sertifikasi ini dinilai dapat membahayakan nyawa pekerja.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (20/8/2025) malam, KPK turut mengamankan 13 orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa status hukum para pihak yang diamankan akan diumumkan setelah proses pemeriksaan 1x24 jam selesai.

Sejumlah barang bukti mewah, termasuk 22 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor seperti Nissan GT-R dan Ducati, juga turut disita oleh tim penyidik.[1][10]

Pihak Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan di KPK.