Infografis
Suara.com - Suasana di sekitar kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, mendapat penjagaan super ketat pada Senin (25/8/2025). Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI.
Kekuatan masif ini diturunkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif tanpa mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan prosedur standar untuk menjaga stabilitas di jantung ibu kota. Ia memastikan bahwa seluruh personel di lapangan akan bertindak secara humanis.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, dilansir Antara, Senin (25/8/2025).
Menghadapi massa dalam jumlah besar, aparat keamanan tidak hanya mengandalkan jumlah. Kombes Susatyo membeberkan bahwa persiapan matang telah dilakukan jauh-jauh hari.
Salah satunya adalah melalui Tactical Wall Game (TWG) yang diikuti oleh seluruh perwira yang terlibat dalam pengamanan.
Kegiatan simulasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan strategi di lapangan, memetakan titik-titik rawan, serta merancang langkah-langkah kontingensi yang mengedepankan pendekatan persuasif.
"Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas," kata Susatyo.
Total 1.250 personel yang berjaga merupakan kekuatan gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga petugas dari Pemda DKI Jakarta, menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin keamanan selama proses demokrasi berlangsung.
Baca Juga: Kronologi Sahroni Ngamuk, Sebut Penyeru Demo Bubarkan DPR 'Orang Tolol Sedunia'
Pihak kepolisian juga memberikan imbauan keras kepada para peserta unjuk rasa untuk tetap berada dalam koridor hukum. Segala bentuk tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat umum tidak akan ditoleransi.
Aparat melarang keras aktivitas seperti membakar ban, merusak fasilitas publik, atau melakukan blokade jalan yang dapat memicu kemacetan parah dan mengganggu aktivitas warga lainnya.
"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," katanya.
Di tengah derasnya arus informasi, Kombes Susatyo juga mengingatkan publik agar tidak mudah termakan oleh berita bohong atau hoaks yang kerap beredar di media sosial saat aksi massa berlangsung. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kegaduhan dan memperkeruh suasana.
"Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan," kata dia.
Pantau Situasi, Ini Link CCTV Sekitar DPR
