REGIONAL:
Suara.com - Jagat media sosial Indonesia kembali bergejolak dengan munculnya seruan aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.
Ajakan untuk turun ke jalan ini menyebar cepat melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp hingga unggahan viral di platform X (sebelumnya Twitter), membawa satu tuntutan utama yang menggemparkan yakni mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Namun, di tengah masifnya gaung digital tersebut, pertanyaan muncul benarkah demo kolosal ini akan benar-benar terlaksana?
Seruan aksi yang menyasar Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, ini didorong oleh sentimen negatif publik yang disebut telah mencapai puncaknya. Salah satu akun yang aktif menyuarakan ajakan ini menyoroti kemarahan warganet sebagai pemicu utama gelombang protes.
“Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen Seruan Demo Bubarkan DPR!!! Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab,” seru akun X, @Heraloebss.
Akun lain bahkan memberikan instruksi yang lebih detail kepada calon peserta aksi, mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan.
“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica.
Meskipun seruan ini terdengar begitu meyakinkan di ranah maya, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok buruh mana pun yang menginisiasi atau menyatakan akan bergabung dalam aksi 25 Agustus tersebut.
Penting untuk dicatat, aksi ini berbeda dengan demonstrasi yang akan digelar oleh kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan akan menggelar unjuk rasa ribuan buruh pada 28 Agustus 2025.
Tuntutan mereka pun berbeda, yakni berfokus pada kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5% dan penghapusan praktik outsourcing. Aksi buruh tersebut akan dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Presiden, serta serentak di kota-kota industri besar.
Akar Masalah
Gelombang kemarahan publik yang menjadi bahan bakar utama seruan demo ini dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI periode ini. Sorotan paling tajam mengarah pada tunjangan perumahan yang angkanya dinilai fantastis, yakni mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.
Menghadapi kritik tajam dari masyarakat, pimpinan DPR pun angkat bicara. Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji pokok. Menurutnya, yang terjadi adalah perubahan mekanisme tunjangan perumahan.
"Nggak ada kenaikan (gaji), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," terang Puan seperti dikutip dari Antara pada Jumat (22/8).
"Nggak ada kenaikan (gaji, red.), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," tegasnya kembali.
Sementara itu, pembelaan berbeda datang dari Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Ia berpendapat bahwa angka tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan adalah nominal yang wajar dan masuk akal, terutama jika melihat tingginya biaya sewa tempat tinggal atau indekos di sekitar kawasan Senayan.
“Jadi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu indekos, uang indekos dengan harga Rp3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (19/8/2025).
TERPOPULER