Mahfud MD Bela DPR dari Pembubaran, tapi 'Hajar' Gaji Miliaran: Sudah Kelewatan Batas!

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali melontarkan pernyataan tajam yang menyita perhatian publik.

Di satu sisi, ia membela eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tuntutan pembubaran, namun di sisi lain ia mengkritik habis-habisan soal penghasilan para wakil rakyat yang dinilainya sudah tidak masuk akal.

Sikap paradoks Mahfud MD ini menyoroti dua masalah krusial yang kerap menjadi sumber kekecewaan masyarakat terhadap parlemen: kinerja dan integritas. Ia secara tegas menolak gagasan pembubaran DPR yang belakangan ini kerap disuarakan sebagai bentuk frustrasi publik.

Menurut Mahfud, meskipun kinerjanya sering mendapat sorotan negatif, DPR tetap menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Menghilangkannya justru akan lebih berbahaya.

"DPR yang buruk masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali," tegas Mahfud MD dalam sebuah kesempatan.

Ia berpendapat bahwa tuntutan pembubaran seharusnya dilihat sebagai sinyal kekesalan publik yang harus direspons pemerintah dengan solusi, bukan dengan mencari siapa "dalang" di baliknya.

Gaji Selangit, Korupsi Tak Kunjung Usai

Namun, pembelaan Mahfud terhadap institusi DPR tidak serta-merta membuatnya menutup mata terhadap perilaku para anggotanya.

Kritiknya yang paling pedas justru diarahkan pada persoalan gaji dan tunjangan fantastis yang diterima para legislator, yang ironisnya tidak berbanding lurus dengan pemberantasan korupsi di internal mereka.

Mahfud MD mengaku prihatin dengan banyaknya anggota dewan yang masih terjerat kasus korupsi, padahal penghasilan resmi mereka sudah sangat tinggi.

Ia bahkan menyebut angka penghasilan bulanan anggota DPR bisa mencapai miliaran rupiah.

"Gaji atau penghasilan DPR saat ini sudah kelewatan," kata Mahfud dengan nada lugas.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras, menyiratkan bahwa fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat ternyata gagal menjadi benteng moral untuk mencegah praktik koruptif.

Atas dasar itu, Mahfud mendorong adanya introspeksi dan pembenahan dari dalam tubuh parlemen sendiri.

Ia mendesak agar DPR memiliki kepekaan untuk meninjau ulang besaran anggaran dan tunjangan yang selama ini mereka nikmati, yang sering kali dianggap membebani keuangan negara dan melukai rasa keadilan publik.

"DPR sebaiknya meninjau sendiri anggaran mereka dan memotongnya jika dianggap tidak realistis," pungkasnya.

Seruan ini menjadi tantangan langsung bagi para pemimpin dan anggota DPR untuk membuktikan integritas mereka, tidak hanya dalam menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga dalam mengelola anggaran untuk diri mereka sendiri.