REGIONAL:
Suara.com - Di tengah aksi demo di Gedung DPR hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. DPR RI kabarnya justru memilih WFH dibandingkan dengan menerima perwakilan massa seperti yang dijanjikan sebelumnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani menjanjikan bahwa pintu DPR terbuka menerima aspirasi.
"Silakan datang... Teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen belum lama ini.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara prestisius yang menampilkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, terjadi ketegangan dan kericuhan di ibu kota, yang melibatkan ribuan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Untuk diketahui, pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pameran yang berlangsung dari 28 hingga 30 Agustus 2025 ini merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi dari seluruh kabupaten di Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya konsistensi para pemimpin dalam menjalankan amanah konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan harus memberikan manfaat yang luas bagi seluruh rakyat.
Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para menteri, gubernur, bupati, dan jajaran TNI-Polri atas kerja keras mereka.
Ia menyoroti keberhasilan pemerintahannya, meskipun belum genap satu tahun menjabat, dalam mencapai "titik-titik yang penting," termasuk peningkatan produksi pangan.
"Kita buktikan dengan kita berpegang kepada Pasal 33, kita berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah mencapai titik-titik yang penting," ujarnya.
Berbeda dengan suasana kondusif di BSD, situasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, justru diwarnai oleh ketegangan dan kericuhan.
Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai koalisi menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut sejumlah poin krusial, seperti perlawanan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penghapusan sistem outsourcing.
Namun, aksi ini dihadapkan pada respons yang tidak biasa dari pihak DPR. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pegawainya untuk menerapkan Work From Home (WFH) sebagai respons terhadap unjuk rasa, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana DPR menanggapi aspirasi rakyat.
TERPOPULER