Apa Isi Desakan PBB untuk Pemerintahan Prabowo dan Gibran?

Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bersuara mengenai situasi di Indonesia. PBB mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera menghentikan kekerasan aparat kepada rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda rencana kunjungan resmi ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa sepanjang bulan September, Presiden Prabowo menerima berbagai undangan dari forum internasional. Salah satunya adalah ajakan menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Namun, dinamika politik di Indonesia tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo merasa perlu tetap berada di Tanah Air untuk memantau situasi secara langsung serta memastikan berbagai persoalan dapat diatasi dengan baik.

Lantas seperti apa isi desakan PBB?

Isi Desakan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terbuka mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul setelah demo pada Agustus 2025.

Gelombang demonstrasi tersebut dipicu oleh kekecewaan publik terhadap tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah kebijakan penghematan negara. Insiden ini menelan korban jiwa sedikitnya enam orang.

Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) menekankan, penyelidikan harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan menyeluruh, terutama terkait penggunaan kekuatan oleh aparat.

Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa demonstrasi yang awalnya terkait tunjangan DPR telah meluas menjadi aksi demo besar-besaran dengan potensi eskalasi.

PBB juga menyoroti bahwa langkah efisiensi anggaran serta dugaan penggunaan kekuatan yang dianggap tidak proporsional oleh aparat harus ditanggapi melalui dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Menurut mereka, hak warga untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat harus dihormati sesuai norma hukum internasional.

Semua aparat, termasuk militer yang dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi, wajib mengikuti prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana standar hukum internasional.

Selain itu, PBB juga mengingatkan agar pemerintah menjamin kebebasan pers. Media dianggap memiliki peran penting dalam melaporkan peristiwa di lapangan, sehingga jurnalis harus dilindungi saat melaksanakan tugasnya.

Respons Pemerintah Indonesia

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa desakan dari PBB sebenarnya sudah sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Organisasi internasional tersebut sebelumnya meminta Indonesia melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan saat demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025.