Infografis
Suara.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Nicky Fahrizal, mengingatkan pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 28-30 Agustus 2025 di berbagai wilayah.
Menurut Nicky, pendekatan keamanan bukanlah hal baru di Indonesia dan telah berulang kali digunakan oleh berbagai pemerintahan.
"Justru ini yang kita memberikan suatu pandangan bahwa sudah saatnya pemerintah meninggalkan mindset keamanan," kata Nicky dalam media briefing CSIS bertajuk 'Wake Up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Ia menegaskan bahwa akar masalah gelombang aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, yang ditopang oleh isu-isu di bidang politik dan hukum.
"Sehingga sudah saatnya masuk ke kedalaman yang lebih dalam lagi yaitu ke akar masalah," ujarnya.
Merespons unjuk rasa dengan pendekatan keamanan, lanjut Nicky, sangat tidak bijak dan tidak tepat. Jika hal itu tetap dilakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dan berpotensi memperluas perlawanan sipil atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Prabowo Soroti Makar dan Terorisme
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung belakangan ini.
Oleh karena itu, Prabowo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan. Sikap tegas juga diberlakukan terhadap pelaku penjarahan rumah warga dan penyerangan sentra ekonomi.
Baca Juga: Kepercayaan Rakyat ke Pemerintahan Prabowo Sudah Terkikis, Ini yang Perlu Dilakukan
Prabowo menekankan bahwa penanganan harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
"Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di pemerintahan dan dan di negara kita," kata Prabowo dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/8).
