REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) bisa lebih terbuka kepada para pelaku usaha. Sebab, menurutnya, sektor swasta sangat berperan untuk menjadi penggerak ekonomi di Tanah Air.
Tito pun berharap sektor swasta bisa diberikan ruang oleh pemda dengan cara-cara konkret untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi. Dia pun mencontohkan sederet cara seperti mempermudah perizinan, memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Inflasi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga harga tetap terkendali,” beber Tito ditulis pada Sabtu (13/9/2025).
Selain itu, Tito juga mengingatkan pentingnya belanja pemerintah daerah dilakukan secara tepat waktu dan berkualitas.
"Belanja yang baik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menstimulasi aktivitas sektor swasta," ujarnya.
Harapan Tito tampaknya sejalan dengan rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Diketahui, pengganti Sri Mulyani itu berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya pun untuk mendorong sektor swasata sebagai motor perekonomian dianggap saling melengkapi.
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Pemda perlu menjadi mitra proaktif bagi swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
Dia menyebut jika pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama Pemda. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujarnya ditulis, Sabtu.
Dia menganggap tim percepatan ekonomi daerah juga perlu mengawal langsung realisasi belanja, investasi, dan perizinan sehari-hari. Dengan begitu, kebijakan propertumbuhan benar-benar berjalan di lapangan.
Menurut Josua, kebijakan proinvestasi juga harus dibarengi dengan insentif di sektor perumahan dan konstruksi lokal karena memiliki efek pengganda besar. Dorongan ini akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, serta memperkuat PAD dari aktivitas ekonomi turunan.
“Kalau Pemda menjalankan arahan Mendagri Tito dengan sungguh-sungguh, menjaga akuntabilitas, dan terbuka pada dunia usaha, maka investasi swasta di daerah akan tumbuh berkelanjutan. Pada akhirnya, sektor swasta bisa menjadi pilar penting pengendali inflasi dan penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
TERPOPULER
