Kapolri Bentuk Tim Khusus 52 Jenderal untuk Reformasi Polri, Bongkar Pasang Besar-besaran Dimulai?

Suara.com - Sebuah langkah besar dan strategis baru saja diambil oleh pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk tim khusus bernama "Transformasi Reformasi Polri". Pembentukan tim elite ini disebut sebagai langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas dan responsibilitas institusi Korps Bhayangkara di hadapan publik.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dasar hukum pembentukan tim ini sangat jelas, tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) dengan nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025. Surat sakti yang ditandatangani langsung oleh Kapolri pada 17 September 2025 ini menjadi penanda dimulainya era baru pembenahan di tubuh Polri.

Menurut Trunoyudo, surat perintah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tindak lanjut serius Polri dalam mengelola transformasi institusi secara sistematis, dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya satu: percepatan perubahan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

"Transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.

Diisi 52 Jenderal, Dipimpin Langsung Bintang Tiga

Tim ini bukanlah tim sembarangan. Sebanyak 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) terbaik Polri ditunjuk untuk mengisi pos-pos strategis di dalamnya. Struktur komandonya pun menunjukkan keseriusan tingkat tinggi.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menempatkan dirinya sebagai Pelindung, sementara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bertindak sebagai Penasihat.

Adapun posisi Ketua Tim dipercayakan kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana, seorang jenderal bintang tiga yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni.

Trunoyudo menambahkan bahwa reformasi ini bersifat fundamental dan akan menyentuh seluruh satuan kerja di Mabes Polri hingga ke tingkat kewilayahan. Arah perubahannya pun sudah dipetakan dalam sebuah visi jangka panjang yang ambisius, yaitu "Grand Strategy Polri 2025-2045".

Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo

Gebrakan internal Polri ini terjadi tak lama setelah Presiden RI Prabowo Subianto melantik Jenderal (HOR) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Penunjukan Dofiri menjadi sinyal kuat bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada pembenahan Korps Bhayangkara.

Bahkan, saat ini Presiden Prabowo tengah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri, sebuah lembaga yang akan mengawasi dan mengarahkan perbaikan secara nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa latar belakang pembentukan tim ini adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja serta pelayanan di institusi kepolisian.

"Keinginan Presiden adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri," katanya.