Heboh Bimbel Sydney Disetarakan SMK, Rismon Desak Gibran Mundur: Kemendikdasmen Ngawur!

Suara.com - Kontroversi seputar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meledak kembali dengan tudingan yang lebih tajam. Kali ini, Pakar Digital Forensik, Rismon Hashiolan Sianipar, secara terbuka menyebut keputusan Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), "ngawur" karena menyetarakan sebuah lembaga pendidikan di Sydney dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kritik pedas ini dilontarkan Rismon melalui akun media sosial X miliknya, yang langsung memanaskan kembali perdebatan publik yang belum usai. Menurutnya, lembaga tempat Gibran menimba ilmu di Australia tidak lebih dari sebuah bimbingan belajar (bimbel).

"Kemendikdasmen ngawurrr! bimbel di Sidney setara SMK!," cuit Rismon di akun X @SianiparRismon, Jumat (21/9/2025).

Tak berhenti di situ, Rismon bahkan dengan tegas menyuarakan desakan agar putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu meletakkan jabatannya akibat polemik yang terus bergulir ini.

"Gibran harus mundur," cetusnya.

Unggahan tersebut seketika menjadi pusat perhatian dan dibanjiri komentar pedas dari warganet yang mempertanyakan keabsahan latar belakang pendidikan sang wakil presiden. Seorang warganet menantang agar dilakukan penelusuran langsung ke Australia untuk membuktikan status lembaga tersebut.

“Lebih baik gercep ke Aussie bang cari info dan bukti valid apakah emang bimbel tersebut digunakan oleh Aussie dan negara lain untuk penyetaraan high school atau bukan. Kalau bukan, maka terbukti emang gak tamat SMA/SMK,” tulis akun @Ab****.

Sindiran tajam juga datang dari berbagai arah, bahkan ada yang menyerukan pemakzulan.
“DPR RI harap Fuffafa dimakzulkan sekarang juga, serta tangkap dan adili, anak iblis itu sudah melecehkan dan menghina lembaga Negara dan UUD," cuit akun @Et**** dengan emosional.

Gugatan Rp125 Triliun dan Misteri UTS Insearch Sydney

Polemik ini bukan hanya terjadi di ranah media sosial. Advokat Subhan Palal telah membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025 PN Jakpus.

Subhan menuding Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diragukan keabsahannya. Tuntutannya tidak main-main: meminta pengadilan menyatakan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak sah dan menuntut ganti rugi materiil serta immateriil sebesar Rp 125 triliun untuk disetorkan ke kas negara.

Di tengah panasnya perdebatan, publik pun bertanya-tanya, sebenarnya, apa itu UTS Insearch Sydney, tempat Gibran disebut menempuh pendidikan selama tiga tahun dari 2004 hingga 2007?

Setelah ditelusuri, UTS Insearch Sydney bukanlah sebuah universitas, melainkan sebuah lembaga penyedia jalur premium (pathway provider) yang berafiliasi langsung dengan University of Technology Sydney (UTS), salah satu universitas terkemuka di Australia.

Lembaga ini secara spesifik dirancang untuk menjadi jembatan bagi mahasiswa internasional. Fungsinya adalah mempersiapkan mereka agar bisa memenuhi standar akademik tinggi yang disyaratkan untuk masuk ke program sarjana di UTS.

Program yang ditawarkan meliputi kursus Bahasa Inggris Akademik, program dasar setara tahun terakhir SMA di Australia (UTS Foundation Studies), hingga program Diploma Pendidikan Tinggi.

Program diploma inilah yang paling relevan. Program ini setara dengan tahun pertama perkuliahan di UTS.

Lulusan dari program diploma ini sebagian besar bisa langsung melanjutkan ke tahun kedua program sarjana di UTS. Dengan kata lain, UTS Insearch adalah jalur cepat dan efektif bagi siswa internasional untuk meraih gelar sarjana di universitas bergengsi tersebut, bukan sekadar bimbingan belajar biasa.

Kurikulumnya pun dirancang setara dengan standar UTS, dengan keunggulan ukuran kelas yang lebih kecil (maksimal 20 mahasiswa), fokus pada keterampilan praktis, dan dukungan belajar yang komprehensif bagi mahasiswa internasional.