Pesan Tegas Megawati di Hari Tani Nasional: Stop Konversi Lahan Subur!

Suara.com - Dalam peringatan Hari Tani Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan komitmen kuatnya terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Poin krusial yang menjadi perhatian utama adalah pesan tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menghentikan konversi lahan pertanian subur.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Rabu (24/9/2025).

Hasto melakukan dialog bersama Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri.

Hasto menggarisbawahi pentingnya pesan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh keluarga besar petani.

"Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan," tegas Hasto dikutip dalam keterangannya, Rabu.

Ia menegaskan kalau pesan tersebut diabaikan maka akan berimplikasi pada pangan kota yang akan berancam.

Megawati memandang bahwa konversi lahan pertanian yang produktif menjadi kawasan industri atau pembangunan lainnya merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Pesan Megawati ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah peringatan strategis. Ia mengingatkan bahwa keberadaan lahan subur adalah fondasi utama produksi pangan. Tanpa lahan yang memadai, upaya untuk mencapai kedaulatan pangan akan sia-sia.

Hal ini sejalan dengan filosofi Bung Karno yang menyatakan "pangan ini mati hidupnya negeri," yang diulang kembali oleh Rokhmin Dahuri.

Megawati menekankan bahwa mempertahankan lahan subur adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bangsa ini tidak akan gagal dalam menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya.

Dalam dialog tersebut, Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang juga menempatkan pangan sebagai isu hidup-mati bangsa.

"Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal," ujarnya.

Sementara Hasto juga menyoroti pentingnya kepemilikan lahan bagi petani, dengan target minimal 1,5 hektare per petani. Ia mendesak pemerintah pusat, daerah, dan DPR untuk melakukan redistribusi lahan negara agar petani penggarap memiliki tanah sendiri, bukan sekadar menjadi buruh.

Dalam momen dialog, para petani di Bekasi menyampaikan sejumlah keluhan mendasar, harga beras yang perlu distabilkan minimal Rp12 ribu per liter, kerusakan pintu air, saluran irigasi yang belum dinormalisasi, kesulitan mendapatkan solar untuk traktor, dan harapan akan dukungan program benih IR64.

Menanggapi hal ini, Bupati Bekasi Ade Kuswara menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebutkan telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian, serta rencana penertiban bangunan liar untuk normalisasi sungai.