- Istana Kepresidenan, melalui Wamen-Sesneg Juri Ardiantoro, secara resmi menolak usulan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Desakan penghentian sementara program datang dari FSGI setelah munculnya rentetan masalah serius
- Pemerintah mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memitigasi masalah
Suara.com - Istana Kepresidenan akhirnya buka suara menanggapi desakan publik yang semakin kencang untuk menghentikan sementara (moratorium) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah rentetan insiden keracunan massal hingga temuan makanan berbelatung, pemerintah menegaskan program ambisius ini akan tetap berjalan tanpa jeda.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, memastikan bahwa Istana tidak menutup telinga terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, menurutnya, solusi yang diambil adalah perbaikan sambil jalan, bukan menghentikan total program yang diklaim sangat dibutuhkan anak-anak Indonesia.
"Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah," kata Juri di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Sikap tegas pemerintah ini seolah menjadi jawaban langsung atas tragedi yang menimpa ratusan siswa di Bandung Barat hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG. Juri menyatakan pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menanggulangi insiden tersebut dan sejenisnya.
"Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata pak presiden MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak," tegas Juri.
Untuk mencegah masalah serupa terus berulang, Juri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai ujung tombak pengawasan program.
"Ya di pihak BGN sudah diberi arahan dari Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin terjadi sehingga bisa segera diatasi," jelasnya.
Pemerintah berdalih, insiden-insiden negatif yang terjadi tidak boleh sampai menyebabkan demoralisasi dan menghentikan program yang dianggap baik ini.
"Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu," tambah Juri.
Baca Juga: Siapa Tan Shot Yen? Dokter Gizi Lulusan Filsafat yang 'Semprot' Program MBG di Depan DPR
Sikap Istana ini kontras dengan desakan keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menuntut program MBG dimoratorium total. FSGI menilai, pelaksanaan program di lapangan sangat kacau dan membahayakan nyawa peserta didik.
"FSGI mencatat tragedi keracunan hampir 6.000 peserta didik, makanan terdapat belatung/kecoa, ukuran makanan yang minim dan tak layak gizi, hingga potensi korupsi," ungkap Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.
Menurutnya, melanjutkan program tanpa evaluasi menyeluruh sama saja dengan membiarkan anak-anak sekolah menunggu giliran menjadi korban.
"MBG harus segera dievaluasi total... selama proses evaluasi, program MBG harus dimoratorium dahulu. Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah," tegasnya.
Ironisnya, di tengah carut-marut pelaksanaan, pemerintah dan DPR justru telah mengesahkan kenaikan anggaran MBG yang sangat drastis untuk tahun 2026, dari Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun.
"Jangan mengejar target capaian jumlah tapi mengabaikan keselamatan anak-anak Indonesia," kritik Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti.
