Infografis
Di tengah fase kedua inilah, tepatnya pada 2028, IKN ditargetkan telah resmi berfungsi sebagai ibu kota politik. Setelah itu, pembangunan berlanjut untuk mengembangkan IKN menjadi kota besar dengan populasi jutaan penduduk dan kawasan hijau yang luas.
5. Anggaran Lebih Kecil
Menariknya, anggaran pembangunan IKN pada 2025 justru lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Jika di 2024 dialokasikan sekitar Rp 43,4 triliun, maka di 2025 hanya Rp 13 triliun.
Pemerintah menyebut hal ini sebagai strategi efisiensi, karena dana akan diarahkan pada proyek prioritas seperti hunian ASN dan infrastruktur dasar, sehingga transisi menuju ibu kota politik bisa berjalan dengan efektif tanpa pemborosan.
Jika rencana ini berhasil, Indonesia akan memiliki pusat politik baru di luar Pulau Jawa. Hal ini bisa memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta yang selama ini menanggung semua fungsi negara.
Selain itu, IKN juga dirancang dengan konsep kota modern dan hijau, sehingga bisa menjadi simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Banyak orang menyoroti pernyataan Prabowo ini sebagai langkah ambisius. Dunia melihat bagaimana Indonesia mencoba memindahkan pusat kekuasaan politiknya, sebuah kebijakan besar yang jarang dilakukan negara lain.
Sorotan ini menunjukkan bahwa proyek IKN bukan hanya isu domestik, melainkan juga menarik perhatian global sebagai eksperimen politik dan pembangunan.
Istilah ibu kota politik yang dilontarkan Presiden Prabowo menandai babak baru bagi proyek IKN. Bukan sekadar pusat administrasi, melainkan jantung dari aktivitas politik negara. Dengan pemindahan lembaga legislatif, yudikatif, serta ribuan ASN, IKN diproyeksikan berfungsi penuh mulai 2028..
Baca Juga: Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Kontributor : Dea Nabila
