Ada 4.711 Kasus Keracunan MBG, Dasco Minta Aparat Ikut Investigasi

Suara.com - Program ambisius Makan Bergizi Gratis atau MBG yang baru berjalan beberapa bulan, kini diterpa badai serius.

Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program tersebut.

Angka yang tak main-main ini memaksa pimpinan DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan, mencurigai adanya kemungkinan sabotase di balik insiden yang terus berulang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan keprihatinannya dan meminta investigasi mendalam untuk membedakan antara kelalaian murni dan potensi unsur kesengajaan.

Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga integritas program unggulan pemerintah.

“Kami (DPR) juga meminta APH untuk ikut menginvestigasi. Ini untuk membedakan antara yang benar-benar keracunan, kelalaian, atau ada kemungkinan ya sengaja begitu," kata dia, Jumat (26/9/2025).

Dasco juga secara tegas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program untuk tidak menganggap enteng rentetan kasus ini.

Ia mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi total demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan program kembali ke tujuan awalnya.

“Tentu saja kami turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG. Kami meminta BGN menyikapi hal ini secara serius,” kata Dasco.

“Kami memberikan BGN kesempatan untuk evaluasi, sangat perlu, sehingga program ini ke depan bisa berjalan baik."

Lebih lanjut, Dasco memastikan bahwa DPR tidak akan tinggal diam. Melalui komisi teknis terkait, yakni Komisi IX, parlemen akan secara aktif mengawal dan mengawasi proses evaluasi yang dijalankan BGN.

Data Keracunan akibat MBG

Kekhawatiran Dasco bukan tanpa dasar. Berdasarkan data resmi yang dirilis BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia.

Ironisnya, kasus paling banyak justru terjadi di Pulau Jawa, yang terbagi dalam Wilayah II dengan total 2.606 kasus.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya sejumlah tantangan di lapangan.

Menurutnya, penyebab keracunan beragam, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang masih baru, ketidaksiapan memasak dalam porsi masif, hingga persoalan pergantian pemasok bahan baku.

Menghadapi tekanan publik, BGN pun mengambil sikap lebih tegas.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, bahkan membuka opsi untuk memproses secara hukum para penyedia makanan atau SPPG yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan.

Langkah ini diperkuat dengan pelibatan aparat kepolisian dalam setiap investigasi kasus.

“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik,, Kamis (25/9).

MBG Tak Akan Dihentikan

Di tengah desakan evaluasi total bahkan penghentian sementara dari beberapa kalangan, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro kompak menyatakan tidak ada rencana penyetopan program.

“Tak ada soal disetop," kata Cak Imin, Rabu (24/9).

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah perbaikan dan evaluasi menyeluruh.

Senada dengan Cak Imin, Juri Ardiantoro juga menegaskan bahwa perbaikan dapat dilakukan sambil program tetap berjalan, tanpa perlu menghentikannya secara total.

"Ya kami mendengar sejumlah aspirasi beberapa kalangan soal evaluasi total. Ada tentang pemberhentian sementara. Ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," ucap Juri.