Infografis
-
Wamensesneg Bambang Eko menegaskan Presiden Prabowo sudah tahu kasus keracunan massal MBG, meski saat ini masih dalam kunjungan luar negeri.
-
DPR melalui Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan memastikan standar higienis dapur MBG.
-
Aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk menyelidiki apakah kasus ini akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo mengetahui kasus tersebut, Bambang dengan tegas menjawab, terlebih kasus ini sudah ramai jadi sorotan media.
"Oh tahu, tahu, kan di media kan ada," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Namun, terkait dengan respons cepat dari Presiden Prabowo terhadap kasus ini, Bambang belum bisa memberikan kepastian. Terlebih Prabowo sendiri masih dalam kunjungan kerja luar negeri.
"Kita enggak tahu karena beliau masih di luar negeri, ya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden keracunan makanan yang diduga melibatkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi serius persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta Aparat Hukum diminta ikut aktif.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco ikut menyoroti minimnya dapur MBG yang memiliki sertifikat higienis.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Cucun Sidak Dapur MBG Bandung Barat Usai Keracunan Massal, Desak Perpres
Ini menjadi perhatian serius mengingat standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kunci utama untuk mencegah insiden serupa.
Lebih lanjut, Dasco juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan.
Investigasi ini penting untuk membedakan secara jelas apakah insiden keracunan murni disebabkan oleh kelalaian, ataukah ada unsur kesengajaan yang mungkin terjadi.
"Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," tegas Dasco.
DPR memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi yang dianggap perlu agar program yang seharusnya bermanfaat ini dapat kembali berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
