- Indonesia peringkat kedua kasus TBC dunia dengan 1,09 juta kasus.
- Pratikno tekankan penanggulangan TBC harus lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
- Target percepatan penghapusan TBC membutuhkan kelembagaan yang kuat dan gerakan sosial masif.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan penanggulangan tuberkulosis (TBC) sebagai agenda prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional.
Ia mengingatkan bahwa kematian akibat TBC mencapai 1 miliar dalam 200 tahun atau rata-rata 5 juta per tahun, bahkan melampaui angka kematian akibat COVID-19.
Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024 yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India, yakni 1.090.000 kasus dengan kematian mencapai 125 ribu jiwa.
Menurut Pratikno, percepatan eliminasi TBC membutuhkan penguatan kelembagaan, dukungan kepemimpinan di semua tingkatan, serta gerakan sosial dengan partisipasi luas masyarakat.
"Kita perlu mengalokasikan energi yang lebih besar untuk mempercepat penanggulangan TBC di seluruh daerah. Ini harus diperkuat dari sisi kelembagaan, organisasi, dan manajemen," tegas Pratikno dalam Rapat Koordinasi Daerah Membahas Penanganan TBC dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (29/9/2025).
Pratikno menekankan, TBC tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan Kementerian Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi isu bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dan masyarakat.
Penemuan kasus, percepatan skrining, serta pengawalan pengobatan hingga tuntas harus menjadi gerakan terintegrasi lintas sektor.
Ia menambahkan, penanganan TBC harus ditempatkan dalam suasana krisis sebagaimana pandemi Covid-19, ketika perhatian khusus diberikan oleh seluruh pihak hingga melahirkan gerakan sosial besar.
"Mohon para gubernur, bupati, wali kota, jajaran pemerintah daerah, hingga perangkat desa untuk selalu mengingatkan dan mengajak masyarakat menangani TBC di semua forum. Forum keagamaan, forum partisipasi masyarakat, musyawarah desa, posyandu, bisa menjadi sarana sosialisasi dan edukasi yang masif," jelasnya.
Menko PMK juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB), menyusun regulasi daerah yang mendukung, serta menetapkan target penanggulangan yang terukur di setiap wilayah.
Ia meminta agar isu TBC masuk dalam agenda utama pelatihan aparatur daerah, baik melalui LAN maupun diklat lain.
"Fokus Kemenko PMK adalah bagaimana seluruh kekuatan pemerintah dan masyarakat bersatu padu dalam penanggulangan TBC. Agar ini menjadi arus utama yang menggerakkan semua pihak supaya semakin cepat menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
TERPOPULER
