- Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memberikan peringatan keras kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution
- Bobby Nasution mengklarifikasi bahwa tidak ada razia, melainkan imbauan
- Inti dari kebijakan Pemprov Sumut adalah optimalisasi pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur
Suara.com - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melontarkan respons menanggapi aksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah komando Gubernur Bobby Nasution yang gencar menyasar kendaraan berpelat Aceh (BL).
Meskipun awalnya terkesan santai, Mualem mengeluarkan pernyataan bernada ultimatum yang tajam, mengisyaratkan bahwa kesabaran Aceh ada batasnya. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi mengenai hubungan kedua provinsi bertetangga tersebut.
"Kita harus was-was juga, kalau sudah dijual kita beli. Kalau sudah gatal kita garuk," tegas Mualem dengan nada tinggi saat Rapat Paripurna di DPR Aceh, dikutip Senin (29/9/2025).
Pernyataan ini menjadi puncak kegeraman Mualem setelah sebelumnya ia menganggap kebijakan Pemprov Sumut sebagai tindakan yang aneh dan hanya akan merugikan Bobby Nasution sendiri.
"Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri," ujar Mualem.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan tinggal diam jika kebijakan tersebut terus berlanjut dan merugikan masyarakat Aceh secara luas. Mualem menilai, langkah Pemprov Sumut berpotensi merusak harmonisasi yang telah lama terjalin antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan klarifikasi untuk meredam polemik. Menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, tidak ada "razia" khusus terhadap kendaraan pelat luar Sumut. Kebijakan yang dijalankan adalah imbauan kepada perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayahnya untuk menggunakan pelat lokal, yakni BK atau BB.
Tujuannya, kata Bobby, murni untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,” kata Bobby, Senin (29/9), usai Rapat Paripurna di DPRD Sumut sebagaimana disitat dari laman resmi Diskominfo Pemprov Sumut, Selasa (30/9/2025).
Bobby menegaskan bahwa kebijakan serupa bukanlah hal baru dan sudah diterapkan di banyak provinsi lain seperti Riau, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
“Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Menanggapi insiden di Langkat yang viral, Bobby menjelaskan bahwa saat itu ia menghentikan tiga truk bukan karena pelatnya, melainkan untuk memeriksa tonase muatan karena kondisi jalan provinsi di lokasi tersebut mengalami kerusakan parah.
“Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan,” jelasnya.
TERPOPULER
