Momen Menkeu Purbaya Ancam Pertamina Malas Bikin Kilang Baru: Males-malesan, Saya Ganti Dirutnya

Suara.com - Suasana rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR sedikit memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan 'ancaman' terhadap PT Pertamina (Persero). Purbaya secara terbuka mengancam akan mengganti seluruh jajaran direksi perusahaan pelat merah itu jika tidak segera merealisasikan pembangunan kilang minyak baru.

Ancaman keras ini dilontarkan Purbaya sebagai respons atas kinerja Pertamina yang dinilainya sangat lamban dan menjadi biang keladi kerugian besar negara. Ketergantungan Indonesia pada impor energi yang terus-menerus telah membuat anggaran untuk subsidi energi membengkak setiap tahunnya, membebani keuangan negara secara signifikan.

Purbaya menegaskan posisinya bukan sekadar 'tukang bayar' tagihan subsidi. Sebagai bendahara negara, ia merasa punya wewenang untuk turun tangan langsung mengawasi dan menindak tegas jika proyek strategis nasional mandek.

“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau nggak kita potong uangnya juga. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya,” tegas Purbaya di hadapan anggota dewan, Selasa (30/9/2025).

Dengan nada tinggi, Purbaya menuding BUMN energi tersebut tidak serius dan cenderung bermalas-malasan dalam menjalankan investasi pembangunan kilang. Padahal, keberadaan kilang baru adalah kunci untuk menekan impor dan mengurangi beban subsidi.

“Jadi kilang itu, bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja,” ungkapnya dengan nada kesal.

Purbaya bahkan membeberkan bahwa pemerintah pernah menawarkan solusi konkret dengan menggandeng investor asing untuk mempercepat proyek. Namun, inisiatif tersebut mental karena ditolak oleh Pertamina dengan alasan yang dianggap tidak jelas.

Kritik dan masukan dari DPR soal percepatan produksi energi dalam negeri disambut baik oleh Purbaya. Ia melihat adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan legislatif untuk segera mengatasi kegagalan pembangunan infrastruktur energi selama ini.

“Ini masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru, yang selama ini kita gagal membangun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya meminta DPR untuk turut serta mengawasi realisasi investasi kilang oleh Pertamina. Menurutnya, tujuan akhir dari semua ini bukan hanya sekadar memotong anggaran subsidi, tetapi memastikan kemandirian energi nasional terwujud dan subsidi yang masih ada bisa lebih tepat sasaran.

Ia menjelaskan bahwa subsidi pada dasarnya adalah jaring pengaman bagi masyarakat lapisan bawah yang belum mampu menghadapi harga pasar. Namun, solusi jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, bukan subsidi yang terus-menerus.

“Sebetulnya kalau bisa, kita enggak subsidi. Cuma karena ekonomi tumbuhnya enggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan,” kata Purbaya.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat agar kelak tidak ada lagi yang bergantung pada subsidi.

“Kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya, sehingga mereka semua kuat. Pada satu titik nggak harus subsidi lagi,” pungkasnya.