Geger Keracunan Makan Bergizi Gratis, Menham Pigai: 99 Persen MBG Berhasil

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara menanggapi sorotan terhadap program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah munculnya beberapa kasus masalah di lapangan, Pigai dengan tegas membela efektivitas program tersebut dan mengklaim tingkat keberhasilannya mencapai 99 persen.

Menurutnya, satu insiden negatif yang terjadi di suatu daerah tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menghakimi kualitas pelaksanaan program secara nasional. Ia menjelaskan bahwa implementasi MBG melibatkan rantai pasok yang kompleks, mulai dari pemasok bahan makanan, produsen, hingga tim pengawas di lapangan.

“Karena itulah, sebuah kasus yang terjadi di satu tempat tidak bisa mewakili seluruh kasus maka kita mengambil kesimpulan bahwa Presiden (Prabowo Subianto) menyatakan deviasi (penyimpangan) adalah 0,0017 persen,” ucap Pigai saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pigai secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan MBG bukannya tanpa kendala. Ia menggunakan istilah "deviasi" atau penyimpangan untuk menggambarkan masalah yang muncul. Namun, ia menekankan bahwa skala penyimpangan tersebut sangatlah kecil, hanya 0,0017 persen sejak program ini diluncurkan pada awal tahun lalu.

“Jadi secara keseluruhan, sesungguhnya 99 persen pelaksanaan MBG sampai pada hari ini berhasil,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa penyimpangan yang terjadi umumnya berkaitan dengan aspek produksi dan pengawasan. Masalah-masalah ini, menurutnya, bersifat kasuistis dan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah.

“Itu ada, tetapi itu terjadi di titik-titik tertentu. Tidak semua,” katanya.

Secara spesifik, Pigai menyoroti kendala dalam produksi seperti keterampilan memasak yang belum merata serta adanya perbedaan kualitas dalam distribusi dan fasilitas penyimpanan bahan baku pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan semacam ini bukanlah hal aneh. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang pun menghadapi kendala serupa dalam program makan gratis di sekolah.

“Program semacam ini selalu saja ada kendala,” ujarnya.

Pigai kembali menegaskan tujuan mulia di balik program MBG, yakni untuk kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Negara, melalui program ini, berinvestasi untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan tercukupi kebutuhan gizinya.

Oleh karena itu, ia memastikan Kementerian HAM tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen penuh untuk ikut memantau dan memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor hak asasi manusia.

“Saya sudah bicara dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa Kementerian HAM akan terus menyertai bersama untuk memastikan agar pemenuhan kebutuhan, gizi bagi sekolah-sekolah, ibu, dan anak itu bisa tercapai, terkontrol dalam koridor HAM,” katanya.