REGIONAL:
-
Perpres tata kelola MBG akan terbit dalam seminggu.
-
Dapur MBG kini wajib punya sertifikat SLHS, HACCP, dan Halal.
-
Perbaiki sistem dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh.
Suara.com - Pemerintah mengumumkan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan Peraturan Presiden (perpres) yang akan terbit dalam seminggu.
Langkah ini sebagai respons langsung terhadap krisis keracunan, tiga sertifikat standar keamanan.
Sertifikat tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikat halal.
Ketiganya kini ditetapkan sebagai syarat minimum yang wajib dipenuhi oleh semua dapur.
Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, mengonfirmasi bahwa regulasi ini sedang dalam tahap finalisasi.
"Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Peraturan Presiden (perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu," kata Zulhas seperti dilansir Antara pada Kamis (2/10/2025).
Perbaiki Sistem Total
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan dan kekurangan yang muncul.
Menurutnya, instruksi dari Presiden sudah sangat jelas dan tegas.
"Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan. Tapi saudara-saudara, komitmen Pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh," katanya.
Sebagai bagian dari perbaikan sistemik, pemerintah kini menetapkan tiga standar minimum yang tidak bisa ditawar lagi bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):
Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama.
"Keselamatan anak-anak bukan soal angka, tapi itu menjadi prioritas utama kita. Kita ingin anak-anak kita hebat dan cerdas. Tetapi sekaligus juga bahwa makanan bergizi gratis itu adalah hak dasar warga negara, atau hak dasar anak-anak kita," katanya.
TERPOPULER
