Infografis
-
Penyegelan objek wisata oleh KLH di Puncak mengancam ekonomi lokal, mengakibatkan PHK setidaknya 2.300 karyawan.
-
Anggota DPR Mulyadi mengkritik keras tindakan KLH karena merusak iklim pariwisata dan investasi di Puncak Bogor.
-
Aksi penyegelan menimbulkan efek domino negatif, meliputi penurunan PAD, peningkatan pengangguran, dan masalah sosial.
Suara.com - Kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai surga hijau dengan keindahan dan kelestarian alamnya, kini menghadapi ancaman serius terhadap denyut nadi ekonominya.
Sejak tahun 70-an, kawasan ini selalu menjadi destinasi wisata favorit baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara, menawarkan pesona kebun teh, Gunung Mas, Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, hingga keindahan air terjun yang memukau.
Namun, serangkaian tindakan penyegelan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini memicu kekhawatiran besar, mengancam mata pencarian ribuan warga dan iklim investasi pariwisata di Puncak Bogor.
Sektor pariwisata Puncak Bogor terus berkembang pesat, ditandai dengan menjamurnya berbagai objek wisata modern, restoran, hotel, dan tempat glamour camping (Glamping) yang menarik minat pengunjung.
Ribuan warga Kawasan Puncak menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor vital ini. Namun, harapan itu kini meredup.
Penyegelan belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah mengakibatkan efek domino yang menghantam keras perekonomian lokal.
Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengungkapkan angka yang memilukan, setidaknya 2.300 karyawan telah dirumahkan akibat terhentinya operasi sejumlah objek wisata tersebut.
Jumlah ini mencerminkan skala krisis yang sangat serius, menciptakan gelombang pengangguran baru dan memicu ketidakpastian masa depan bagi keluarga-keluarga di Puncak.
Merespons krisis yang melanda daerah pemilihannya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyatakan kegeramannya atas tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Penyegelan, penghentian sementara, maupun pencabutan izin oleh KLH dinilai Mulyadi telah merusak iklim pariwisata dan investasi yang telah susah payah dibangun.
Baca Juga: 165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," tegas Mulyadi kepada wartawan, Jumat, 3 September 2025.
![Antrean kendaraan saat diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah menuju kawasan wisata Puncak , Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/6/2025). [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/bar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/27/81587-kepadatan-kendaraan-jalur-puncak-bogor-libur-tahun-baru-islam-macet-puncak.jpg)
Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, menerangkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Menteri Hanif Faisol Nurofiq memiliki efek domino yang jauh lebih luas dan mengkhawatirkan.
"Efek dominonya tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menambah jumlah pengangguran, tetapi juga kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," terangnya.
Melihat situasi genting ini, Mulyadi berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kegiatan reses bersama masyarakat Kawasan Puncak, terutama mereka yang hidupnya sangat bergantung dari sektor wisata.
"Tujuan saya reses di Kawasan Puncak, tentunya belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," tambahnya.
Situasi di Puncak Bogor menjadi pengingat penting akan perlunya keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
