Data Kelam Amnesty International: 5.538 Korban Kekerasan Aparat di Tahun Pertama Prabowo

Suara.com - Genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Amnesty International Indonesia merilis laporan suram terkait kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Mereka menyimpulkan bahwa selama setahun Pemerintahan Prabowo Subianto justru mengalami 'erosi terparah sepanjang masa reformasi' yang dipicu oleh maraknya kebijakan dan praktik otoriter.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tidak ada sedikitpun kemajuan dalam pemenuhan hak asasi, baik bebas dari rasa takut maupun dari rasa kekurangan, sejak Prabowo dilantik.

"Sebaliknya, terjadi erosi terparah sepanjang masa reformasi. Kebijakan yang pada masa pemerintahan lalu melanggar hak asasi justru berlanjut. Polanya sama, tanpa partisipasi aktif warga," jelas Usman dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

Catatan paling kelam datang dari penanganan unjuk rasa. Amnesty mengungkap, sebanyak 5.538 orang menjadi korban penggunaan kekuatan berlebihan saat memprotes UU TNI, menuntut kesejahteraan buruh, dan menolak kenaikan tunjangan DPR.

Rinciannya mencakup 744 korban kekerasan fisik dan 341 korban water cannon serta gas air mata.

Buntut dari demo Agustus, 12 aktivis kini ditahan sebagai tersangka penghasutan, dan dua orang dilaporkan masih hilang.

Negara juga dinilai tidak serius mengusut tewasnya 10 korban jiwa dalam periode tersebut.

“Tim Gabungan Pencari Fakta juga batal dibentuk. Padahal itu amat penting untuk membongkar aktor yang paling bertanggungjawab,” ujar Usman.

Respons pemerintah, menurut Usman, justru memperkeruh suasana.

“Bukannya mengevaluasi kebijakan... Presiden malah memunculkan label negatif anarkis, makar, asing, bahkan teroris kepada pengunjuk rasa. Padahal mereka adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pegiat literasi, dan warga biasa,” ucapnya.

Kekerasan aparat tidak hanya terjadi saat demo. Amnesty mencatat ada 119 korban kekerasan lain, termasuk 42 kasus pembunuhan di luar hukum dan 27 kasus penyiksaan.

Serangan terhadap pembela HAM juga berlanjut dengan 268 kasus, di mana jurnalis (112 korban) dan pegiat adat (81 korban) menjadi target utama.

Represi di Papua pun terus terjadi, mulai dari penangkapan sewenang-wenang hingga penggunaan gas air mata yang menewaskan warga.

Menurut Usman, semua kekacauan ini berakar pada kebijakan yang populis, tidak partisipatif, dan cenderung otoriter.

Sementara di sektor politik, ia menunjuk pada remiliterisasi ruang sipil, revisi UU TNI, hingga penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Sementara di sektor ekonomi, ada proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan pemotongan anggaran daerah.

“Apa pun alasannya, manusia berhak atas perlakuan manusiawi. Apalagi jika menyatakan wacana kritis di ruang sipil. Jika ada pembungkaman suara-suara kritis oposisi maka yang terbangun adalah atmosfer ketakutan,” tegas Usman.