Wanti-wanti Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem, DPRD Pesimistis Jakarta Bebas Banjir, Mengapa?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diwanti-wanti untuk siap siaga melakukan mitigasi guna menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta. Hal yang dikhawatirkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike masalah banjir dan tanah longsor pada musim penghujan ini. 

Menurutnya, selain persoalan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir, tanah longsor di wilayah tertentu juga perlu menjadi perhatian serius.

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," kata Yuke dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga diminta untuk melakukan mitigasi bencana banjir untuk menekan jumlah warga yang terdampak banjir.

"Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," ujar Yuke.

Dia pun menyoroti potensi peningkatan debit air dari hulu saat musim hujan. Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan dinilainya harus segera dilakukan.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini," ucap Yuke.

Secara teknis, kata dia, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dapat melakukan pengecekan titik-titik genangan yang terjadi saat ini.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat pun harus dilakukan untuk memberikan kesadaran agar tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai dan saluran air sehingga mengakibatkan saluran air menjadi tidak berjalan normal saat hujan.

"Apakah sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah kita atau tidak? Lalu, beberapa titik yang sudah dilakukan pembenahan bisa mengurangi banjir atau tidak. Itu harus dilakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan," tutur Yuke.

Menurut dia, menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, dan tidak dapat dilakukan setengah-setengah.

"Contohnya untuk Ciliwung, sepakat harus tuntas. Disamping juga 12 aliran sungai lainnya. Jika itu dilakukan, tentunya saya yakin banjir Jakarta bisa berkurang atau mungkin terbebas dari banjir," jelas Yuke.

Sebaliknya, kata dia, jika penanggulangan banjir dilakukan secara parsial, maka Jakarta diyakini tetap mengalami genangan-genangan saat musim hujan.

"Untuk bisa bebas dari banjir, memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur, tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama," papar politisi PDI Perjuangan itu.

Klaim Pramono soal Penanganan Banjir