- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DKI Jakarta melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
- Partai besutan Amien Rais ini menilai program Pemprov DKI Jakarta belum berpihak kepada wong cilik
- Keberpihakan ini terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM, serta menyoroti isu transparansi anggaran.
Suara.com - Partai Ummat, yang dipimpin oleh Amien Rais, kembali menarik perhatian publik setelah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kritik ini disampaikan sebagai bagian dari agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat Wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (1/11/2025).
Ketua DPW Partai Ummat DKI Jakarta, Buya Fikri Bareno, menyatakan bahwa setelah beberapa waktu di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurutnya, kebijakan yang ada gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah ibu kota.
Inti dari kritik Partai Ummat adalah penilaian bahwa berbagai program yang dijalankan Gubernur Pramono dinilai "tidak berpihak kepada wong cilik alias rakyat kecil", terutama menyangkut sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
Ketidakberpihakan ini, menurut Partai Ummat, terindikasi dari penganggaran program-program di sektor tersebut yang dianggap tidak efisien.
Lebih lanjut, partai ini mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di sektor-sektor tersebut.
Partai Ummat menilai bahwa kepemimpinan Gubernur Pramono Anung belum memiliki visi dan langkah nyata dalam mengatasi persoalan pokok Jakarta yang tak kunjung usai, seperti kemacetan, banjir, tata ruang, dan kemiskinan perkotaan.
"Banyak program yang bersifat seremonial dan kurang menyentuh akar permasalahan masyarakat," tandas Fikri.
Partai Ummat juga menyoroti kelemahan komitmen dalam membangun transportasi publik yang benar-benar terintegrasi dan ramah lingkungan, serta menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan tata ruang. "Program revitalisasi kota belum menyentuh wilayah padat penduduk, sementara proyek-proyek besar lebih banyak berorientasi pada kepentingan investasi daripada kesejahteraan warga," tegas Buya Fikri, seperti dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (2/11/2025).
Menutup pernyataan sikapnya, Partai Ummat mendorong Gubernur Pramono Anung agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran birokrasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya.
Tujuannya agar pelayanan publik dapat kembali berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Sekretaris DPW Partai Ummat DKI Jakarta, Ayang Adriyansah, menutup dengan menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kebijakan Pemprov DKI, menyuarakan kepentingan rakyat kecil, dan memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan.
