Putri Zulkifli Hasan Sambut Putusan MK: Saatnya Suara Perempuan Lebih Kuat di Pimpinan DPR

Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI. 

Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah penting untuk memastikan suara perempuan benar-benar hadir dalam proses politik dan pengambilan keputusan di parlemen.

“Saya melihat putusan MK itu sebagai penguatan bahwa perempuan memang harus hadir di ruang-ruang pengambilan keputusan di DPR, termasuk di pimpinan AKD,” ujar Putri dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).

Putri menilai kehadiran perempuan di posisi strategis akan membawa perspektif baru dalam kebijakan publik, terutama pada isu-isu yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat. Ia menegaskan, langkah MK sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang selama ini juga dijalankan oleh Fraksi PAN.

“Alhamdulillah, di Fraksi PAN kami berupaya menjaga keseimbangan dan memberikan kepercayaan kepada kader perempuan untuk memimpin. Saat ini ada beberapa srikandi PAN yang dipercaya di posisi penting di DPR,” jelasnya.

Sejumlah nama kader perempuan PAN memang telah menempati posisi strategis di parlemen. Di antaranya Desy Ratnasari yang menjabat Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Farah Puteri Nahlia sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi I, Dewi Coryati sebagai Kapoksi PAN di Komisi X, serta Putri Zulkifli Hasan sendiri yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Menurut Putri, PAN sudah memperkuat peran politik perempuan bukan hanya bentuk respons terhadap aturan, tetapi bagian dari tradisi partainya yang telah berjalan sejak lama. Ia menyebut PAN selalu membuka ruang bagi kader perempuan untuk berkompetisi dan memimpin di berbagai level kepemimpinan.

Lebih lanjut, Putri menegaskan Fraksi PAN akan mengikuti mekanisme di DPR untuk menyesuaikan aturan internal agar sejalan dengan keputusan MK tersebut. Hal ini, kata dia, penting untuk memastikan implementasi putusan berjalan secara formal dan konsisten di semua alat kelengkapan.

“Kehadiran perempuan di pimpinan AKD akan memperkaya perspektif parlemen, membuat kerja DPR lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan penguatan keluarga,” pungkas Putri.

Putusan MK soal keterwakilan perempuan di AKD sendiri lahir dari gugatan aktivis perempuan yang menilai komposisi kepemimpinan di DPR masih timpang gender. Dengan keputusan ini, DPR diharapkan lebih inklusif dalam melibatkan perempuan dalam posisi strategis, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan.