Infografis
-
Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak menghormati proses hukum KPK atas Gubernur Riau.
-
Puan berharap kasus serupa tidak terulang dan meminta semua pejabat untuk mawas diri.
-
Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK terkait dugaan kasus korupsi proyek Dinas PUPR.
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Ia menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan juga menyampaikan harapannya agar kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik tidak terulang kembali.
Untuk itu, ia menyerukan kepada seluruh kepala daerah dan pejabat eksekutif untuk senantiasa mawas diri dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
"Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun harus lebih bisa mawas diri," tambahnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan pada Senin (3/11/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik juga mengamankan sembilan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
