Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar, menyoroti usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial, termasuk nama Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Ansory menegaskan bahwa setiap tokoh yang dinominasikan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional memiliki rekam jejak perjuangan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

"Pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan negara kepada individu yang telah memberikan jasa besar. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan penilaian yang komprehensif, bukan sekadar melihat satu sisi dari perjalanan sejarah,” ujar Ansory kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap tokoh bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Kita harus menilai secara proporsional. Tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak menafikan jasa dan kontribusinya bagi bangsa,” kata dia.

Dalam konteks Soeharto, Ansory menyoroti sejumlah aspek positif, seperti perannya sebagai Bapak Pembangunan yang berhasil meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik.

“Beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan, yang berhasil meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik di masa-masa awal pembangunan,” ujarnya.

"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam bidang infrastruktur, pertanian, dan Pendidikan," katanya menambahkan.

Selain itu, Soeharto juga memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara dari ancaman ideologi komunis.

Baca Juga: Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim

Perbesar

“Langkah-langkah yang diambil pada masa itu berperan penting dalam memastikan arah bangsa tetap pada jalur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI,” sambungnya.

Ansory juga menyinggung kiprah internasional Soeharto, termasuk kunjungannya ke Bosnia-Herzegovina pada tahun 1995 di tengah perang.

Kunjungan tersebut menjadi simbol empati dan solidaritas Indonesia kepada rakyat Bosnia, khususnya umat Islam.

“Langkah tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan dan keberanian yang patut diapresiasi. Ia membawa nama Indonesia sebagai bangsa yang peduli pada perdamaian dan solidaritas antarumat,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Ansory berharap agar proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan dengan kejujuran sejarah, kebijaksanaan moral, dan semangat rekonsiliasi kebangsaan.

“Kita perlu belajar menghargai jasa tanpa menutup mata terhadap catatan sejarah. Pahlawan adalah manusia, dan manusia punya perjalanan yang kompleks. Semoga keputusan yang diambil nanti mampu memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan menjadi teladan bagi generasi penerus,” pungkasnya.