Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker) di Plenary Investment Forum dalam Conference of Parties (COP) ke-30 atau COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat.
Di depan peserta, delegasi dan industrialis negara maju forum COP30 Brasil itu, Sultan tampil sebagai delegasi RI yang memperkenalkan gagasan "Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation".
Gagasan Green Democracy yang diperkenalkan mendapat respons positif dan disambut baik oleh semua delegasi yang hadir di acara global ini.
"Komitmen Indonesia dalam mencapai Kesepakatan Paris (Paris Agreement) telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (green policy) baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon," ujar Sultan.
Di saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga senat Indonesia yang bertanggung jawab atas semua entitas di setiap daerah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Berbagai kebijakan yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto seperti alokasi dana konservasi serta Rancangan Undang-undang terkait iklim dan masyarakat adat yang kami ajukan ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau," tegasnya.
Melalui investment forum ini, Sultan mengakui bahwa kehadirannya adalah bentuk dukungan atas misi diplomasi iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Indonesia ingin menjalin kerja sama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi kepada industrialis global dengan pendekatan kolaborasi yang berbasis keadilan dan integritas,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (11/11/2025).
"Indonesia adalah negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga dunia dan menjadi rumah bagi jutaan hektar ekosistem mangrove, terluas di dunia. Demikian juga potensi sumber energi baru terbarukan yang tak terhingga nilai ekonominya," ungkap Sultan.
Ia mengatakan, kita semua telah merasakan bahwa suhu bumi justru meningkat drastis dalam tiga dasawarsa terakhir. Artinya upaya dekarbonisasi harus dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yakni transisi energi dan mendorong industri carbon capture.
"UNDP Global Climate Report 2024 secara objektif mengungkapkan 70% kebijakan iklim gagal. Bukan karena kita kekurangan dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya koherensi dan integrasi politik," ungkap mantan Ketua KONI Bengkulu itu.
Mantan aktivis KNPI itu mengatakan melalui gagasan Green Democracy, kita ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Green Democracy telah menjadi gerakan politik yang berorientasi pada pendidikan politik hijau bagi generasi muda secara masif di Indonesia.
"Paradigma “Green Democracy” berupaya meleverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik dan keadilan ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya sangat meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Kita patut mengapresiasi kebijakan pro ekologi President Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
"Dari Belem, Brasil kami ingin menegaskan bahwa mulai saat ini aksi iklim juga akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. DPD RI akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis di masa depan," tutupnya.
TERPOPULER
