"Hari ini kami membahas bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK, mulai dari persoalan dana 200 triliun dan uang yang mengendap di pemda dan lain-lain, nah idealnya semua ini dilakukan agar ada uang yang beredar di masyarakat dapat menumbuhkan perekonomian dari UMKM.
Dijelaskan tadi dari 200 triliun itu sudah terealisasi 75% di Bank Mandiri dan BTN dan dalam waktu 1 bulan mungkin sudah 100% tetapi ternyata pertumbuhan kredit itu hanya dari korporasi besar yang naik tapi pertumbuhan kredit yang usaha Umkm-nya kecil-kecil konsumsi dan lain-lain itu justru turun," tegasnya.
Nawardi juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi triwulan dari 5,04% lebih rendah dari triwulan 2 0,1 2%, menurutnya dana yang digelontorkan tersebut tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena itu Komite IV meminta kepada OJK untuk mengawasi penyaluran dana agar fokus kepada kelompok usaha kecil di masyarakat.
Lebih lanjut Nawardi mengingatkan peran dari bank untuk mempermudah persyaratan bagi kelompok usaha kecil yang membutuhkan kredit usaha.
"Pertumbuhan sekarang ini, dengantarget pemerintah 5,5%, yang saat ini diprediksi capaiannya di 5,1% itu merupakan hal yang luar biasa, dalam hal ini seharusnya perbankan dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kredit terutama kepada kelompok usaha kecil menengah dan kecil paling bawah.
Komite IV DPD RI menegaskan akan terus mengawal sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 2025–2026 berjalan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. ***
TERPOPULER
