DPD RI Kunker ke Maluku Utara, Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya bagi Otonomi Daerah

Fabiola Febrinastri

Senin, 17 November 2025 | 09:55 WIB
DPD RI Kunker ke Maluku Utara, Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya bagi Otonomi Daerah
Kunjungan kerja (DPD) RI ke Provinsi Maluku Utara. (Dok: DPD RI)

Suara.com - Dalam kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Provinsi Maluku Utara, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung berharap agar kegiatan ini menghasilkan solusi terkait kekhawatiran serius terhadap masa depan otonomi daerah.

"Saya berharap kegiatan Kunjungan Kerja ini dapat menghasilkan output yang optimal dalam menjawab isu aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait dampak berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), semoga ekonomi segera pulih sehingga dana transfer bisa kembali normal," ujarnya, di Ternate, Maluku Utara, Senin (17/11/25).

Dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti prediksi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta implikasi sejumlah undang-undang baru terhadap kewenangan pemerintah daerah.

Tamsil menambahkan, penurunan anggaran TKD untuk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026, yang diprediksi mencapai 50% dibandingkan tahun 2025, menjadi perhatian utama. Penurunan ini dinilai mengancam kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

"Pemerintahan daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penyesuaian regulasi ini harus mendorong inovasi dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan kearifan lokal, guna mendukung kemandirian fiskal," tegas Tamsil Linrung.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menambahkan bahwa selama sepuluh tahun pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, muncul sejumlah undang-undang yang berdampak signifikan pada pelaksanaannya.

"Sekurang-kurangnya ada 5 (lima) undang-undang yang berdampak pada pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah: UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Ibu Kota Negara, UU Minerba, dan UU Kesehatan," jelas Andi Sofyan Hasdam.

Andi Sofyan Hasdam menyebut, fenomena penurunan TKD ini sebagai indikasi sentralisasi kendali dana yang semakin terpusat di tangan pemerintah pusat, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis kebutuhan dan karakteristik lokal. Ia menambahkan hal ini turut membuat moratorium Daerah Otonomi (DOB) Baru makin sulit dibuka.

"Penurunan ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam kaitannya dengan dampak penurunan dana transfer terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah," kata Andi Sofyan Hasdam.

baca juga

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir Samsudin menjelaskan, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH oleh pemerintah pusat menyebabkan sejumlah daerah mengalami tekanan fiskal yang berat. Akibatnya, sekitar 140 kabupaten di Indonesia terancam tidak mampu melaksanakan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan

“"Kita berharap melalui langkah penghematan ini, pemerintah daerah dapat tetap melaksanakan belanja wajib dengan baik, setidaknya untuk memastikan gaji pegawai dan layanan dasar publik bisa berjalan," jelasnya,” kata Sekprov Samsuddin.

Melalui kunjungan kerja ini, Komite I DPD RI berupaya mengumpulkan data dan masukan langsung dari lapangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Maluku Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia. ***

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Program Prioritas Presiden Dinilai Berpihak pada Daerah, Tamsil Linrung Soroti Tantangan Lapangan

Program Prioritas Presiden Dinilai Berpihak pada Daerah, Tamsil Linrung Soroti Tantangan Lapangan

News | Senin, 17 November 2025 | 15:18 WIB

Ketua DPD RI Dorong Investasi Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan di COP30 Brasil

Ketua DPD RI Dorong Investasi Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan di COP30 Brasil

News | Sabtu, 15 November 2025 | 11:20 WIB

Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil

Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil

News | Jum'at, 14 November 2025 | 19:02 WIB

DPD RI Dorong Sinergi Lokal-Global, Perkuat NTB Sebagai Etalase Pariwisata dan Energi Bersih

DPD RI Dorong Sinergi Lokal-Global, Perkuat NTB Sebagai Etalase Pariwisata dan Energi Bersih

News | Jum'at, 14 November 2025 | 14:53 WIB

Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?

Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?

News | Selasa, 11 November 2025 | 22:05 WIB

Wakil Ketua DPD RI: Capaian 50% Penerima Manfaat MBG Harus Menstimulasi Kemandirian Pangan Daerah

Wakil Ketua DPD RI: Capaian 50% Penerima Manfaat MBG Harus Menstimulasi Kemandirian Pangan Daerah

News | Selasa, 11 November 2025 | 20:14 WIB

Terkini

3 Zodiak yang Diprediksi Menikah di Tahun 2027, Hubungan Makin Serius

3 Zodiak yang Diprediksi Menikah di Tahun 2027, Hubungan Makin Serius

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 11:39 WIB

DPRD Cilegon Soroti PAD Baru 65 Persen, Rahmatuloh: Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas

DPRD Cilegon Soroti PAD Baru 65 Persen, Rahmatuloh: Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas

Banten | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Dua Jenderal Sudah, Kapan Listyo Sigit Disidang Etik?

Dua Jenderal Sudah, Kapan Listyo Sigit Disidang Etik?

News | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Baru di Aplikasi MyFuso Saat Jambore Nasional Canter Mania

Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Baru di Aplikasi MyFuso Saat Jambore Nasional Canter Mania

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN

Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN

News | Selasa, 17 November 2026 | 11:34 WIB

Raja Inggris Sambut Robert Pattinson Sebagai Agen Rahasia 007: Selamat Datang Mr Bond

Raja Inggris Sambut Robert Pattinson Sebagai Agen Rahasia 007: Selamat Datang Mr Bond

Entertainment | Selasa, 17 November 2026 | 11:32 WIB

Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Ini 7 Rekomendasi Produk Lokal yang Tidak Cakey

Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Ini 7 Rekomendasi Produk Lokal yang Tidak Cakey

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 11:31 WIB

Samsung Galaxy S26 FE Punya Layar AMOLED 120Hz, Harga Mulai Rp3,4 Juta

Samsung Galaxy S26 FE Punya Layar AMOLED 120Hz, Harga Mulai Rp3,4 Juta

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Di Tengah Wacana Relokasi, 1 Ekor Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

Di Tengah Wacana Relokasi, 1 Ekor Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Selasa, 17 November 2026 | 11:29 WIB

×