Infografis
- Kemungkinan KUHAP baru akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada awal Januari 2026.
- KUHAP baru ini mengakhiri era hukum formil berusia 44 tahun yang dinilai sudah tidak relevan.
- Ketika ditanya soal masih ada penolakan, Menteri Supratman hanya menjawab secara diplomatis.
Suara.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan bisa langsung berjalan sebagain Undang-Undang setelah disahkan dan diteken oleh Presiden. Artinya hal itu akan berlaku pada tahun 2026.
"Jadi harusnya itu nanti secara umum langsung berlaku ya, dan yang kedua kan masih nunggu pengundangannya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ia mengatakan, kemungkinan KUHAP baru akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada awal Januari 2026.
"Oh iya otomatis, nanti lihat saja di mana pengundangannya, kemudian di ketentuan peralihannya, nanti saya akan coba lihat ya," katanya.
"Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," sambungnya.
Kendati begitu, ketika ditanya soal masih ada penolakan, ia hanya menjawab secara diplomatis.
"Jadi sekarang kan gini, penolakannya kita harus objektif. Tadi Pak Habib (Habiburokhman) sudah menjelaskan dan tim kami di antara pemerintah, belum pernah ada undang-undang yang dilakukan miningfull participation seperti halnya dengan KUHAP. Dari pemerintah, seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan zoom untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju itu biasa," katanya.
"Tapi secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi, dan itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas," sambungnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), mengakhiri era hukum formil berusia 44 tahun yang dinilai sudah tidak relevan.
Baca Juga: DPR Ketok Palu KUHAP Baru: Penjara Tak Lagi 'Suka-suka', Pemeriksaan Wajib Direkam Kamera
Palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
