REGIONAL:
- Setelah 44 tahun, Indonesia akhirnya memiliki KUHAP baru yang disahkan DPR untuk menggantikan produk hukum lama dan melengkapi operasional KUHP baru
- Aturan baru secara signifikan membatasi penahanan yang bersifat subjektif atau "suka-suka" oleh penyidik dan mewajibkan seluruh proses pemeriksaan direkam kamera untuk mencegah intimidasi
- KUHAP baru ini berfokus pada penguatan hak-hak warga negara, peran advokat, serta memberikan perlindungan hukum maksimal bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), mengakhiri era hukum formil berusia 44 tahun yang dinilai sudah tidak relevan.
Pengesahan ini disebut menjadi langkah progresif untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara saat berhadapan dengan proses hukum.
Palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
"Apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Terima kasih," kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan persetujuan mereka atas RUU yang telah digodok matang oleh Komisi III.
Era Penahanan Subjektif Berakhir
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru ini dirancang untuk mencapai keadilan hakiki dan mendampingi KUHP baru yang telah lebih dulu disahkan. Salah satu terobosan paling signifikan adalah membatasi kewenangan aparat dalam melakukan penahanan.
Menurutnya, syarat penahanan kini dibuat seobjektif mungkin untuk menutup celah penahanan yang bersifat subjektif atau sewenang-wenang.
"Jadi di KUHAP lama itu penahanan bisa sangat subjektif, bisa seleranya penyidik saja, suka-sukanya, di KUHAP baru tidak," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, KUHAP baru ini mewajibkan penggunaan kamera pengawas dalam setiap proses pemeriksaan saksi maupun tersangka. Aturan ini diharapkan dapat mencegah praktik intimidasi, kekerasan, atau penyiksaan yang mungkin terjadi selama proses penyidikan.
Perlindungan Maksimal untuk Warga dan Kelompok Rentan
Habiburokhman menjelaskan bahwa ruh dari perubahan KUHAP ini adalah penguatan posisi warga negara di hadapan hukum. Peran profesi advokat juga diperkuat untuk memastikan setiap individu mendapatkan pendampingan yang layak.
Lebih lanjut, KUHAP baru memberikan perhatian khusus dan mengakomodasi secara maksimal kebutuhan masyarakat dari kelompok rentan.
"KUHAP itu juga mencantumkan pengaturan spesifik terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia," jelasnya.
Sejumlah pengaturan krusial lainnya yang diatur mencakup penguatan mekanisme praperadilan, jaminan bagi tersangka, konsep keadilan restoratif (restorative justice), hingga hak pendampingan bagi saksi. Habiburokhman memastikan bahwa proses pembentukan RUU ini tidak dilakukan terburu-buru.
"Pembentukan RUU KUHAP ini tidaklah terburu-buru sama sekali, bahkan kalau hitungannya ya, waktu kita membentuk KUHAP ini lebih dari satu tahun," kata Habiburokhman.
Ia juga menambahkan bahwa dinamika yang terjadi selama proses pembahasan adalah bagian dari demokrasi. "Kritik maupun dukungan terhadap pengesahan RUU KUHAP ini kami maknai sebagai keniscayaan berdemokrasi di negeri tercinta ini," kata dia.
TERPOPULER
