Infografis
- Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengakhiri ego sektoral dan bekerja terpadu untuk mempercepat pembangunan perbatasan yang maju dan sejahtera
- Prioritas utama pengelolaan perbatasan mencakup penuntasan batas negara, pembangunan 11 PLBN modern baru, dan penciptaan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan mengubah citra perbatasan dari wilayah terluar menjadi beranda depan yang merepresentasikan kedaulatan dan pelayanan publik Indonesia yang unggul
Dengan bangga, Mendagri menyebut kualitas 15 PLBN yang telah beroperasi saat ini jauh melampaui fasilitas milik negara tetangga. Rencana penambahan 11 PLBN baru pun tengah digodok bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Prioritas ketiga, yang tak kalah penting, adalah mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Menurut Tito, pembangunan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai sabuk pengaman (buffer zone) yang memperkuat sistem pertahanan nasional.
“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” kata Mendagri.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi, mengamini arahan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi adalah fondasi utama.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.
Dengan target pembangunan di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota perbatasan, BNPP optimistis bahwa melalui kolaborasi solid, perbatasan Indonesia akan bertransformasi menjadi kawasan yang tangguh, berdaulat, dan menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Baca Juga: Prabowo Kukuhkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Jadi Ketua
